(IslamToday ID) – Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani meminta Presiden Jokowi tidak perlu gentar saat DPR menyarankan pemerintah melobi para ketua umum partai politik buat memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
Menurutnya, Jokowi memiliki mandat dari rakyat sehingga tidak perlu khawatir kehilangan dukungan untuk mendorong pembahasan RUU itu.
“Presiden Jokowi jangan khawatir. Tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang tidak sepakat untuk pemberantasan korupsi,” kata Julius dikutip dari Kompas, Senin (10/4/2023).
Saran buat melobi ketua umum partai politik buat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset atau mengorbankan agenda pemberantasan korupsi, menurut Julius, tidak dikenal dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, kekuatan presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang ditunjuk langsung adalah untuk kepentingan rakyat, bukan lobi politik. Maka dari itu, Julius menilai peran lobi-lobi politik yang digunakan oleh Jokowi keliru.
“Jadi tidak perlu khawatir jika RUU Perampasan Aset dan kekayaan tak wajar ini betul-betul untuk memberantas korupsi, satu Indonesia pasti dukung penuh,” ucap Julius.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan Bambang Pacul menyarankan pemerintah melobi para ketua umum partai politik supaya legislatif bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu.
“Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa Pak,” kata Bambang.
Ia mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh “Ibu”. Politikus PDIP itu tak menjelaskan sosok “Ibu” yang ia maksud. Hanya saja, ia menegaskan, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik.
“Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!’,” kata Bambang.
“Jadi permintaan saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” lanjutnya diikuti tawa anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat. [wip]