(IslamToday ID) – PP Muhammadiyah mengkritik dan menolak usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel soal pemerintah agar mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai apa yang disampaikan Rycko bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru.
“Kontrol masjid oleh pemerintah berpotensi menimbulkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945,” katanya lewat akun media sosial X, Rabu (6/9/2023).
Menurut Mu’ti, mengaitkan radikalisme hanya dengan teologi tidak relevan lagi. Akar radikalisme sangat kompleks, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum.
Sementara melihat radikalisme hanya pada masalah agama khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam, tapi juga agama lainnya.
“Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama, tapi dalam bidang lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” tegas Mu’ti.
Sedangkan langkah meniru Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah juga tidak relevan. Sebab ada perbedaan sistem politik dan ketatanegaraan.
Untuk itu, pemerintah tidak seharusnya alergi dan antikritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya program moderasi beragama.
“Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala di mana program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Harapannya agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. Dalam hal ini, Rycko berkaca dari Malaysia dan sejumlah negara di Timur Tengah, yang melakukan kontrol penuh atas pemberian tausiyah, khutbah, materi, dan konten di tempat ibadah. [wip]