(IslamToday ID) – Pengamat geopolitik Hendrajit menyatakan upaya gencatan senjata antara Israel dan Palestina harus diimbangi dengan diplomasi. Peneliti Global Future Institute (GFI) ini mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan negosiasi dan diplomasi.
Menurut Hendrajit, China, Iran, dan Arab Saudi telah menawarkan diri menjadi mediator untuk terciptanya diplomasi antara Israel dan Hamas.
“Ada perkembangan global yang menarik di mana melalui mediasi China, Iran, dan Arab Saudi, rekonsiliasi bisa terjadi,” ujarnya dikutip dari YouTube TVOne, Rabu (29/11/2023).
Hendrajit menekankan bahwa kehadiran ketiga negara itu dalam proses rekonsiliasi tidak pernah terbayang sebelumnya. Langkah rekonsiliasi itu mampu menjadi dasar untuk mengembalikan kepada perundingan politik.
Hendrajit mengatakan Inggris yang pertama kali menyebabkan terbentuknya zionis lalu terjadi Nakba pada Palestina. Oleh karena itu, Inggris harus bertanggung jawab dan mengembalikan keadilan.
Saat ini, bukan hanya Hamas yang terlibat dalam peperangan dengan militer Israel. Hizbullah Lebanon dan tentara Iran juga membantu Hamas dalam melawan Israel.
“Memang kalau tidak di bantuan dua (Hizbullah & Iran) ini mungkin sudah terusir ke Mesir semua warga Gaza,” ungkapnya.
Pengusiran warga Palestina dari Gaza menjadi salah satu tujuan zionis di tahun 1950-an.
Berdasarkan kedua momentum bersejarah tersebut, Hendrajit menjelaskan gencatan senjata permanen dengan diimbangi diplomasi dapat diupayakan.
“Nah ini yang sebetulnya kalau secara militer, dia dalam posisi kuat, tapi ini belum diimbangi dengan politik diplomasi,” tegasnya.
Selain itu, Hendrajit mengungkapkan upaya lain untuk menghentikan serangan Israel kepada warga Palestina yaitu melalui cara moral.
“Bukan hanya Hamas, tapi Palestina sendiri sudah dapat dukungan. Dan jangan lupa di Eropa di Amerika pun ada civic action (pengerahan massa),” ujarnya.
Hendrajit menegaskan, bangsa Yahudi yang bukan zionis justru membela Palestina dan berani melawan kejahatan genosida yang dilakukan Israel.
Sementara itu, menurutnya political will dari Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan menghendaki adanya sebuah negosiasi. Namun, internal Palestina belum terlihat adanya tanda-tanda tersebut. [res]