(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi sudah pecah kongsi dengan PDIP. Ini dianggap menjadi salah satu alasan Jokowi merapat ke Partai Golkar.
Jokowi secara formal masih merupakan kader PDIP. Namun belakangan hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan menjadi renggang pasca majunya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Jokowi memberikan gestur tak biasa dengan memakai dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12/2023). Golkar membaca itu sebagai sinyal politik presiden nyaman hingga tengah merapat pada pihaknya.
“Bukan sekedar gimik, gestur, kalau Jokowi mau masuk Golkar itu sesuatu yang tidak aneh,” kata Ujang dikutip dari Tempo, Rabu (27/12/2023).
Ujang menjelaskan skema atau konstruksi politiknya Jokowi masuk Golkar memang demikian. Ini juga bukan hanya pertimbangan elektoral bagi Golkar.
“Tapi dari dulu Golkar di bawah kendali Jokowi, presiden, dan itu suka tidak suka seperti itu secara politik,” katanya.
Ujang mengatakan, walau Jokowi belum secara resmi keluar dari PDIP, realita politik jelang Pilpres 2024 menunjukkan kedua belah pihak sudah beda kepentingan. Ia menyebut di Partai Banteng, Jokowi bukan ketua umum maupun petinggi partai. Melainkan hanya kader atau petugas partai.
“Jokowi ini menganggap PDIP tidak memberi rasa aman, kemudian bisa berlabuh ke partai lain,” katanya.
Dalam Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara Gibran digandeng oleh dari Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, yang disokong oleh mayoritas partai pendukung pemerintah seperti Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Gelora, Garuda, Demokrat, hingga PBB.
Hubungan Jokowi dan Megawati pasang surut sejak awal tahun. Usai Gibran dijadikan cawapres Prabowo, PDIP berulang kali menyinggung kepentingan politik Istana. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya merasa ditinggalkan oleh Jokowi karena skandal di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran untuk Pilpres 2024. [wip]