(IslamToday ID) – Guru Besar Filsafat dan Etika Romo Frans Magnis Suseno turut merespons aksi yang dilakukan para guru besar dari berbagai universitas di Indonesia.
Menurutnya, aksi yang dilakukan para guru besar itu merupakan gambaran kekhawatiran atas hancurnya demokrasi yang merupakan buah dari reformasi 1998.
“(Demokrasi) Bukan terancam karena ada banyaknya paslon, tapi terancam karena kekuasaan negara (presiden) terlihat terlalu ikut campur,” kata Romo Magnis dikutip dari YouTube METRO TV, Rabu (7/2/2024).
Hal itu, lanjutnya, terlihat dari lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dengan melalukan banyak manipulasi melalui MK.
“Yang oleh MKMK dikatakan sebagai pelanggaran etika yang berat. Ada juga kesan bahwa dimanapun negara menyerahkan kemungkinannya untuk mempengaruhi arah demokrasi kita,” ujarnya.
Dengan adanya aksi yang dilakukan civitas akademika ini, Romo Magnis berharap presiden mau mendengarkan suara-suara mereka. Ia juga mengatakan tidak yakin apabila aksi yang dilakukan para guru besar ditunggangi oleh suatu kepentingan politik, seperti yang dituduhkan pihak Istana Negara.
“Saya tidak melihat di mana partisan itu, dan itu sama sekali bahwa mereka itu berpihak. Mereka tidak mengatakan kami akan memilih paslon mana dan sebagainya. Tidak. Saya berharap pemerintah serius, tuturan mengenai etika pemilihan umum yang disuarakan oleh para profesor itu,” ucapnya.
“Punya kepentingan apa mereka? Kepentingan mereka hanya agar demokrasi Indonesia itu tetap selamat,” tegasnya.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Romo Magnis mengaku tidak sepenuhnya percaya bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik. Pasalnya, belakangan meski penyelenggaraan pemilu tetap berjalan, namun banyak hal yang terjadi dan berpengaruh terhadap jalannya demokrasi itu sendiri.
“Saya melihat suatu tendensi demokrasi itu masih ada. Belakangan UU ITE yang menyampaikan kritik menjadi lebih berbahaya, campur tangan, berpihak pada capres-dan cawapres yang semakin jelas. Keraguan apakah aparatur negara, polisi dan militer betul-betul akan tidak mencampuri proses itu (pemilu). Itulah latar belakang jangan-jangan demokrasi itu dilanggar,” tutupnya. [ran]