(IslamToday ID)— Ratusan masyarakat dari sejumlah elemen Kota Solo melakukan aksi ‘Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat’ di depan Balaikota Solo pada Jumat 1 Maret 2024. Aksi turun ke jalan yang sempat disambut guyuran hujan cukup deras itu diharapkan bisa menjadi simbol gerakan ‘musa-musa baru’ penghancur ‘firaun-firaun baru’.
“Kekuatan rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mudah-mudahan kita semua menjadi menjadi musa-musa baru yang menghancurkan firaun-firaun baru,” kata Ketua Dewan Pembina Mega Bintang, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu dalam orasinya.
Mudrick dalam orasinya mengkritik rezim pemerintahan Jokowi yang dinilai arogan dan sewenang-wenang. Sejumlah praktik pelanggaran konstitusi, undang-undang dan etika dilakukannya demi kekuasaan untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya.
Sejumlah pelanggaran aturan dan etika dilakukan presiden dengan memasukan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta sekaligus calon wakil presiden dan di saat yang sama menantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan. Bahkan anak bungsu presiden Kaesang Pangarep juga menjadi ketua umum (ketum) partai PSI dalam waktu yang singkat, setelah dua hari jadi anggota.
“Saking ambisinya ben anake iso dadi (biar anaknya bisa jadi) wakil presiden. Anake sijine (anaknya yang satu) digadang dadi (jadi) gubernur. Opo negoro duweke mbahe (punya kakeknya)?,” ujar Mudrick.
“Bagaimana mungkin adiknya umur dua hari jadi ketua partai. Ini kan gendeng-gendengan (gila-gilaan) namanya ini. Seluruh aturan ditabrak, MK ditabrak semua ditabrak melanggar undang-undang, tidak ada pilihan lain tangkap dan adili,” tegasnya.
Mudrick menegaskan bahwa masuknya Gibran dalam pilpres sangat tidak pantas. Semua berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai oleh pamannya sendiri, Anwar Usman sehingga layak untuk dimakzulkan.
“Mestinya saudara Gibran ini tidak pantas dan tidak ada aturan dia menjadi seorang wakil presiden. Karena saking Jokowi (ingin) anaknya jadi presiden dipaksakan,” tutur Mudrick.
“Sehingga dia menjadi wakil presiden. itu harus kita makzulkan, setuju?!,” imbuhnya.
Mudrick menyinggung pula rencana ‘Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024’ di DPR tidak berakhir sebagai wacana. Hak Angket tidak boleh gembos atau parlemen jalanan yang akan mengambil alih.
“Mudah-mudahan DPR RI dalam hak angket ojo (jangan) gembos, rakyat menunggu. Kalau sekiranya DPR RI tidak bisa menyelesaikan yang menyelesaikan rakyat,” ucap Mudrick.
Oleh karenanya ia meminta kepada para peserta demo agar aksi unjukrasa yang dilakukan massa bisa berlangsung berjilid-jilid. Sekaligus sebagai penegasan kepada para penguasa bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.
“Demo ini jangan hanya hari ini saja, harus berjilid-jilid. Sampai kita mengetahui yang namanya Jokowi jatuh dan diadili rakyat,” ujar Mudrick.
“Kekuasaan di tangan rakyat bukan di tangan aparat apalagi pejabat,” tandasnya.
Pada aksi tersebut massa membawa spanduk bertuliskan ‘Mega AMIN Bertanding Secara Jujur & Adil, Lawan Kecurangan!!!’, ‘Makzulkan Jokowi-Gibran’, ‘Dukung Hak Angket Makzulkan Jokowi’, ‘Tolak Pemilu Curang’, ‘Pemilu Curang Rakyat Tidak Percaya’, ‘Bubarkan KPU’, ‘Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa’, ‘Gulirkan Hak Angket Yes!!!, Ke MK???, Sorry Ye, Sorry Yeee… Ada Paman Usman’. [khs]