(IslamToday ID) – Juru Bicara Anies-Muhaimin (AMIN) Muhammad Iqbal mengatakan akan membawa kecurangan Pemilu 2024 ke jalur hukum. Saat ini pihaknya mengaku sedang mempersiapkan gugatan tersebut.
“Sedang kita siapkan tim hukum kami, (01 dan 03) sudah berkomunikasi tapi bukti-bukti itu sudah lengkap. Jadi ini sangat terang-terangan (kecurangan) tapi yang menjadi pertanyaan kenapa bisa sebebas itu. Ke mana pengawasnya? Sementara kalau kita bicara kecurangan pasti dijawab laporkan, tapi kalau pengawasnya tidak memproses bagaimana?” kata Iqbal dikutip dari laman YouTube Akbar Faizal Uncersored, Selasa (12/3/2024).
Sebelum akhirnya mengambil langkah hukum, pihaknya mengaku telah melaporkan berbagai dugaan kecurangan kepada Bawaslu, namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan serius.
“Termasuk kasus-kasus kepala desa kita laporkan juga, tetapi lagi-lagi kalau tidak diproses bagaimana? Jadi di situlah kami menduga bahwa ini semua sudah ada skenario, sudah ada sutradara. Dan memang paslon ini bukan berhadapan dengan paslon lain, tapi berhadapan dengan kekuatan kekuasaan. Kan susah kita,” bebernya.
Iqbal lantas melihat fenomena pemilu kali ini sebagai fenomena yang buruk bagi anak muda Indonesia, terlebih salah satu calon capres-cawapres kali ini juga datang dari kalangan milenial.
“Jadi bagaimana ke depan kita katakan jangan nepotisme, jangan pakai orang dalam, sementara mereka sudah melihat pada pimpinannya dalam praktik demokrasinya. Itulah mengapa ideologi Pancasila kita susah diterapkan karena tidak ada contoh,” ucap politisi PKS ini.
Ia juga menyinggung praktik politik yang belakangan marak terjadi, yakni saling berkhianat satu sama lain. “Pak Prabowo mengkhianati pendukungnya, Pak Jokowi mengkhianati PDIP, bisa juga diantara dua orang ini (Prabowo dan Jokowi) ke depannya saling mengkhianati, juga bisa. Itulah praktik-praktik yang terjadi,” ungkap Iqbal.
Namun seandainya koalisi yang saat ini mengusung AMIN yang pada akhirnya pecah atau ada yang ingin berpindah haluan, maka menurutnya Anies Baswedan akan berbesar hati menerima keputusan tersebut.
“Tentu Pak Anies tidak akan melarang. Itu hak preogratif setiap partai politik, karena setiap partai politik memiliki problematika sendiri, tapi saya melihat Pak Anies dengan berbagai pesan ketika kami bertemu, komitmennya terhadap perubahan sangat tinggi dan tidak mungkin suatu hari semuanya bisa berubah,” tutupnya. [ran]