Plus-Minus Tiga Jalur Pembatalan RUU Omnibus Law
-Judicial Review MK:
(+) Keputusan MK bisa batalkan pasal, ayat bahkan undang-undang.
(-) Revisi UU MK dinilai sebagai penghambat.
-Perppu Presiden Jokowi:
(+) Waktu singkat, tidak butuh sumber daya besar.
(-) RUU Omnibus Law usulan Presiden
– Legislative Review
(+) Dimasukan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021.
(-) Hanya 2 fraksi dari 9 fraksi DPR yang menolak RUU Omnibus Law.
“Untuk itu, tuntutan publik harus diarahkan kepada (Presiden) Jokowi, karena hanya di tangan presiden Omnibus Law Cipta Kerja bisa dibatalkan dengan cepat,”.
Peneliti PSHK Indonesia
Agil Oktaryal