ISLAMTODAY — DPR merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3)
- Revisi UU P3 melayani kepentingan Omnibus Law & ekonomi politik oligarki
- Revisi UU PPP bermasalah
- Wujud menguatnya Karakter otoritarian dalam proses legislasi
- Menambah daftar legislasi bermasalah
- UU IKN
- UU Otsus
- UU Cipta Kerja
- Revisi UU P3
- anti-sains
- anti-negara hukum
- anti rakyat
“karakter legislasi terkesan ugal-ugalan, niat jahat untuk tetap upayakan pengesahan ke paripurna”
Herlambang P Wiratama
Ahli Hukum Tata Negara UGM