ITD NEWS — Proyek Bandara Bali Utara menjadi sorotan sejak viralnya berita penolakan yang dilakukan oleh Presiden RI periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputeri. Ia menolak rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng, Bali. Proyek yang sempat dimasukan oleh Presiden Jokowi ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 dan 2021 itu akhirnya dicoret pemerintah pada tahun 2022 kemarin.
Pencoretan ini dilatarbelakangi oleh prediksi pembangunan bandara yang tidak akan selesai hingga tahun 2024. Rencana pembangunan Bandara Bali Utara merupakan rencana lama. Dilansir dari sebuah dokumen lama berjudul ‘Quo Vadis Bandara Internasional Bali Utara’, proyek bandara merupakan proyek lama yang sudah ditetapkan dalam Perda Provinsi Bali sejak tahun 2009 dan Perda Kabupaten Buleleng sejak tahun 2013. Pembangunan bandara ini dilanjutkan pada masa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyebut jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak akan memanfaatkan dana ABPN dan akan menggunakan skema investasi. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama dengan pihak investor asal China yaitu Power Construction Corporation of China (Power China). Masuknya investasi China ini diresmikan dengan adanya penandatanganan yang dilakukan oleh PT Pembari & PT Power China diteken saat kunjungan PM China, Li Keqiang, 7 Mei 2018.
Dari dokumen tersebut pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bahkan telah melakukan tinjauan ke lokasi pada tahun 2018. Saat itu bandara akan dibangun di lahan seluas 370 hektar di dusun Ampal Gading, Desa Kubu Tambahan, Buleleng Bali.
Pembangunan Bandara Bali Utara bahkan sempat menuai penolakan dari perwakilan Desa Adat Sanih. Pasalnya bandara tersebut menyerobot tanah Desa Adat Sanih seluas 50 hektar. Dilansir dari bisniscom (18/1/2023), pembangunan bandara akan dilakukan di lahan seluas 600 hektar. Nilai investasi pembangunan bandaranya mencapai Rp 17 triliun, lebih mahal jika dibandingkan dengan bandara internasional Yogyakarta yang menelan anggaran Rp 11,3 triliun.