ITD NEWS — Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Prof. Dr K.H. Ma’ruf Amin menanggapi usulan kenaikan dana desa hingga Rp 300 triliun yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Para kepala desa (kades) dalam tuntutannya menuntut agar dana desa naik menjadi 10% dari total dana APBN.
“Itu kalau menurut hitung-hitungannya lebih dari Rp 400 triliun sejak 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10 persen itu kalau dihitung-hitung,” ungkap Wapres Kyai Ma’ruf Amin dilansir dari republika.id (20/3/2023).
Wapres Kyai Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa besaran anggaran dana desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) hanya Rp 70 triliun. Sisanya berasal dari sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR hingga Kementerian Pendidikan sehingga totalnya bisa diatas Rp 400 triliun.
“Memang kalau dari kementerian Rp 70 triliun, tetapi dari kementerian lain yang berfokus untuk (pembangunan) desa itu lebih dari Rp 400 triliun,” ujar Kyai Ma’ruf.
Sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surya Wijaya menyerukan agar dana desa dinaikan menjadi 10% dari APBN.
“Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!,” ujar Surya dilansir dari kompascom, Ahad (19/3/2023).