ITD NEWS — Heboh skandal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat kinerja pemerintah di sektor perpajakan terus menuai sorotan. Salah satunya kritik kebijakan Tax Amnesty yang dinilai hanya menguntungkan segelintir golongan masyarakat wajib pajak dan merugikan pihak lainnya.
Pakar Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam bahkan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menghentikan program Tax Amnesty yang sudah dua kali diterapkan di Indonesia.
“Kami berharap nanti bapak dan ibu yang ada di DPR ini, janganlah mengulang-ulang lagi program yang sifatnya seperti itu ya,” bisniscom, 6 April 2023.
“Itu sangat mencederai bagi wajib pajak yang selama ini sudah patuh, cukup itu terakhir,” tegasnya.
Sebelumnya Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan juga memberikan kritik terkait Tax Amnesty. Ia menyebutnya sebagai fasilitas yang disediakan oleh negara melakukan legalisasi pencucian uang: legalized money laundering, yang difasilitasi oleh negara.