ITD NEWS — Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menghasilkan kesepakatan untuk menolak politik identitas dan mengarahkan pada politik rasional.
“Emang kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara dan juga tentang komitmen untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral lebih bersih. Tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya,” kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dilansir dari detikcom, 25 Mei 2023.
“Kami memandang bahwa politik identitas ini, politik yang mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Ia khawatir jika kontestasi politik 2024 membawa dampak buruk terjadinya polarisasi politik.
“Politik identitas itu kan tadi disebut Gus Yahya primordial ya, primordial itu agama, suku, ras, golongan yang dulu sering kita sebut SARA… Yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas, golongan itu bisa terjadi friksi,” ujar Haedar.
“Saya pikir kita semua clear untuk mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif yang rasional yang ada di dalam koridor demokrasi modern,” tegasnya.