ISLAMTODAY ID — China baru-baru ini mengusulkan mekanisme global untuk memfasilitasi perjalanan internasional saat pandemi Covid-19.
Dalam KTT Pemimpin G20 ke-15 yang diselenggarakan oleh Arab Saudi, Presiden China Xi Jinping mengatakan sertifikat kesehatan berdasarkan hasil tes asam nukleat dapat diverifikasi dengan mekanisme global yang dapat dibuat berdasarkan teknologi kode QR.
“Sejumlah besar negara dapat terlibat dalam mekanisme tersebut. Kita perlu lebih menyelaraskan kebijakan dan standar dan menciptakan cara cepat untuk memfasilitasi perjalanan reguler,” ujar Xi Jinping, dilansir dari Anadolu.
Sistem Kesehatan Global Berbasis “QR Code”
Xi Jinping mengusulkan pembuatan sistem kesehatan berbasis ‘QR code’ yang diakui secara global. Menurut Xi, hal ini berdalih membantu memulihkan perdagangan dan perjalanan internasional dari pandemi Covid-19.
“Sambil menahan virus, kita perlu memulihkan operasi industri dan rantai pasokan global yang aman dan lancar,” pungkas Xi, Sabtu malam (21/11/2020), dilansir dari RT News.
Presiden Xi mengatakan, Langkah itu dilakukan bersamaan dengan upaya mengadvokasi kebutuhan mengurangi tarif dan hambatan, serta meliberalisasi perdagangan perlengkapan medis penting.
Xi Jinping juga mengusulkan penciptaan mekanisme yang akan menyederhanakan pelacakan orang-orang di dunia yang terinfeksi Covid-19.
“Cara-cara itu bisa dilakukan dalam bentuk QR code yang berisi informasi kesehatan masyarakat,” jelasnyanya.
Menurut Xi, QR code ini secara aktif telah digunakan di China terutama dalam perjalanan dalam negeri.
Ia menambahkan bahwa negara-negara lain juga mengadopsi cara serupa untuk melacak pergerakan orang-orang, tapi belum ada sistem Kesehatan yang secara global yang dibuat.
Dituding Politis dan Diskriminatif
Menanggapi usulan Xi Jinping, sejumlah aktifis hak asasi manusia memperingatkan bahwa kode Kesehatan “QR” tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik dan diskriminasi.
Untuk diketahui sebelumnya, gagasan system kesehatan berbasis QR code global sempat dikemukakan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF).
WEF kerap mempromosikan aplikasi CovidPass yang disebut sebagai paspor kesehatan.
Akan tetapi paspor kesehatan itu dan pengawasan pergerakan orang-orang menuai kecaman luas.
Baru-baru ini mantan Menteri Kesehatan Inggris Jeremy Hunty menyarankan penerapan izin masuk, yang akan menghapus persyaratan mengikuti aturan bagi mereka yang dites negatif virus corona, dikutip dari Russian Today.
Saran itu langsung tindakan itu dicap sebagai “izin perbudakan” oleh para warganet di Twitter, sedangkan sejumlah pihak menuduh Jeremy Hunt mengenalkan sistem bergaya fasisme.
Sejauh ini, hampir 1,4 juta jiwa meninggal akibat Covid-19 di seluruh dunia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Johns Hopkins University di AS, total kasus Covid-19 global mencapai lebih dari 59 juta jiwa, sedangkan hampir 38 juta lainnya telah dinyatakan pulih.[IZ]