ISLAMTODAY — Pemerintah Republik Indonesia mendorong proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan yang harus dipimpin oleh bangsa itu sendiri.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Markas OKI Jeddah yang membahas perkembangan terbaru di Afghanistan, pada Ahad 22 Agustus.
“Pertama, masa depan Afghanistan harus diupayakan melalui penyelesaian damai melalui proses rekonsiliasi nasional yang dipimpin dan dimiliki oleh bangsa Afghanistan (Afghan-led dan Afghan-owned),” demikian bunyi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (24/8).
Selain itu, delegasi Indonesia juga menekankan rekonsiliasi nasional hanya dapat dicapai dengan persatuan dan solidaritas seluruh pihak di Afghanistan.
Terakhir, Indonesia menekankan pentingnya partisipasi kaum perempuan bagi masa depan Afghanistan.
“Tidak akan ada perdamaian atau stabilitas di Afghanistan tanpa partisipasi penuh, setara, dan berarti dari kaum perempuan,” ungkap Kemlu RI.
OKI dan Afghanistan
Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen OKI Yousef Al-Othaimeen dan Wakil Tetap Arab Saudi untuk OKI Saleh Al-Suhaibani tersebut dihadiri 42 dari 57 negara anggota OKI.
Dalam sambutannya, Sekjen OKI menyampaikan dukungan solidaritas Islam bagi Afghanistan dan menyampaikan kesediaan OKI mendukung rekonsiliasi nasional tanpa intervensi asing.
Sekjen OKI sekaligus menyampaikan harapan masyarakat internasional agar kepemimpinan Afghanistan yang akan datang menjamin keamanan dan kehormatan rakyat sesuai hukum internasional, serta memberi akses bagi warga sipil untuk keluar dari negara itu.
Sekjen OKI berharap Afghanistan tidak lagi menjadi tempat bersemayam atau ‘safe haven’ bagi organisasi teror.
Sementara, Wakil Tetap Afghanistan untuk OKI Shafiq Samim mengapresiasi dukungan dan solidaritas anggota OKI kepada negaranya.
Shafiq Samim turut melaporkan perkembangan terakhir di Afghanistan serta menyampaikan komitmen Taliban.
Pertemuan itu mengamanatkan Sekjen OKI membentuk delegasi level tinggi untuk membantu proses perdamaian, stabilitas, serta rekonsiliasi nasional di Afghanistan.
Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan iklusifnya, dan berjanji bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara mana pun.[AA]