ISLAMTODAY ID-Kementerian Pertahanan Swedia dilaporkan telah melarang karyawan menggunakan aplikasi milik China di telepon kantor mereka.
Militer Swedia dilaporkan telah menindak TikTok, memutuskan bahwa anggota staf tidak lagi diizinkan untuk menggunakan aplikasi berbagi video milik China di perangkat mereka di tempat kerja karena masalah keamanan.
Kementerian Pertahanan Swedia pada hari Senin (27/3/2023) mengeluarkan keputusannya melarang penggunaan TikTok.
“Kekhawatiran keamanan diajukan berdasarkan pelaporan yang muncul melalui sumber terbuka tentang bagaimana aplikasi menangani informasi pengguna dan tindakan perusahaan pemilik, ByteDance,” ungkap kementerian tersebut, seperti dilansir dari RT, Senin (27/3/2023).
Langkah ini mengikuti pembatasan serupa yang diberlakukan oleh negara-negara UE lainnya dalam beberapa pekan terakhir.
Misalnya, Prancis melarang pegawai pemerintah mengunduh “aplikasi rekreasi”, termasuk TikTok, di ponsel kantor mereka.
Norwegia melarang penggunaan aplikasi tersebut pada perangkat yang dapat mengakses jaringan komputer parlemennya, sementara Inggris dan Belgia melarangnya di semua telepon pemerintah.
Kementerian Pertahanan Denmark dan Kementerian Luar Negeri Latvia memberlakukan larangan TikTok mereka awal bulan ini.
“Menggunakan ponsel dan tablet itu sendiri dapat menjadi risiko keamanan, oleh karena itu kami tidak ingin TikTok ada di peralatan kerja kami,” ungkap sekretaris pers Kementerian Pertahanan Swedia Guna Graufeldt kepada AFP.
AS, Kanada, dan Selandia Baru sebelumnya melarang karyawan federal mereka menggunakan TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah, dengan alasan kekhawatiran akan hubungan ByteDance dengan Partai Komunis China (PKC).
Anggota Kongres dapat mencoba untuk melarang aplikasi dari pasar AS sepenuhnya setelah kesaksian pada sidang kongres minggu lalu oleh CEO TikTok Shou Zi Chew gagal meredakan masalah keamanan mereka.
“Mereka sebenarnya telah menyatukan Partai Republik dan Demokrat karena khawatir membiarkan PKT mengendalikan platform media paling dominan di Amerika,” ungkap Perwakilan AS Mike Gallagher pada hari Ahad (26/3/2023) dalam wawancara ABC News.
Pejabat China membantah klaim bahwa TikTok digunakan untuk mengumpulkan data pribadi penggunanya di Amerika.
“Pemerintah China tidak pernah meminta dan tidak akan pernah meminta perusahaan atau individu mana pun untuk mengumpulkan atau memberikan data, informasi atau intelijen yang berlokasi di luar negeri bertentangan dengan hukum setempat,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning kepada wartawan pekan lalu.
Dia menambahkan bahwa Washington telah menyerang TikTok tanpa memberikan bukti apa pun bahwa itu mengancam keamanan AS.
(Resa/RT)