JAKARTA, (IslamToday ID) – Polri menjadi
institusi paling banyak mengalami penurunan kepercayaan publik dibandingkan
dengan lembaga negara lain. Hal itu berdasarkan hasil survei LSI Denny JA yang
dilakukan sebelum dan setelah Pilpres 2019.
Survei pada Juli 2018 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri ada di
angka 87,8 persen. Namun usai Pilpres pada survei September 2019 angka itu
merosot sekitar 15 persen menjadi 72,1 persen.
Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, penurunan terjadi
lantaran marak dugaan keterlibatan Polri dalam Pemilu.
“Kalau Polri, di antara semua lembaga memang rata-rata penurunannya yang paling tinggi. Karena Polri adalah institusi yang di saat dua Pemilu kemarin itu cukup disoroti publik,” ungkap Adjie usai konferensi pers terkait hasil survei “Menurunnya Kepercayaan Publik” di Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).
Narasi yang mendengungkan keraguan
netralitas polisi dalam setiap Pemilu itu cenderung dipercaya oleh publik. “Jadi
dalam setiap kontestasi politik, Polri harus punya sikap atau cara kerja yang berbeda,
sehingga tidak mengurangi trust terhadap
institusi mereka,” saran Adjie.
Penurunan tingkat kepercayaan publik ini mesti jadi catatan
institusi kepolisian. Sebab catatan LSI Denny JA menunjukkan kondisi ini bukan
hanya terjadi pada Pemilu 2019 melainkan juga saat Pilkada 2017.
“Artinya dalam dua Pemilu, trust kepada Polri
mengalami penurunan. Rata-rata di angka 10 persen. Sehingga dalam setiap
kontestasi politik, sentimen negatif publik itu meningkat terhadap Polri,”
ungkap Adjie.
Penurunan serupa terjadi pada TNI. Bedanya,
hasil Survei LSI Denny JA menemukan angka penurunan yang lebih kecil yakni 1,4
persen. “Kita lihat komparasi pra dan pasca Pilpres, mereka yang percaya
bahwa TNI bekerja untuk kepentingan rakyat itu di angka 90,4 persen di Juli
2018, ke September 2019 itu 89,0 persen,” papar Adjie.
Kepercayaan publik terhadap lembaga lain juga menurun.
Misalnya, kepercayaan terhadap DPD turun 4,5 persen dari yang semula 68,7
persen ke 64,2 persen. Sementara, kepercayaan terhadap DPR turun 1,5 persen
dari 65 persen ke 63,5 persen.
Kepercayaan publik terhadap KPK turun 3,3 persen dari 89
persen ke 85,7 persen. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) turun 6,2
persen dari 76,4 persen ke 70,2 persen.
Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepercayaan publik turun 4,2 persen dari 82,3 persen ke 78,1 persen. Sementara, kepercayaan terhadap Bawaslu turun 1 persen dari 81,2 persen ke 80,2 persen.
Kondisi serupa juga dialami pers, ulama dan sesama masyarakat sipil. Kepercayaan terhadap pers melorot 12,7 persen dari 77,5 persen ke 64,8 persen. Sementara terhadap ulama menurun 6,2 persen dari 91,3 persen ke 85,1 persen. Dan kepercayaan terhadap sesama warga menurun 4,8 persen dari yang semula 83,4 persen menjadi 78,6 persen.
Polarisasi Politik
Selain lembaga tinggi negara, LSI Denny JA juga melakukan survei kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi. Pada survei Juli 2018 sebelum Pilpres, hasilnya publik yang percaya Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 persen. Kepercayaan itu melorot setelah Pilpres menjadi 75,2 persen, berdasarkan survei September 2019.
Menurut
Adjie, penurunan sekitar 6,3 persen ini salah satunya disebabkan polarisasi
politik selama Pemilu 2019. “Kalau kami lihat faktornya banyak, tapi yang
paling kuat pembelahan politik tadi. Potret kami pada Juli 2018 itu kan belum
kontestasi, tapi di survei September 2019, mereka yang secara pilihan politik
berbeda (dengan Jokowi) cenderung bertahan pada sikapnya,” jelas Adjie.
Penyebab lain penurunan adalah beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap tak
menguntungkan publik. Salah satunya soal KPK. Namun LSI Denny JA menekankan
bahwa elemen ini hanya variabel kecil. Secara umum kepercayaan publik
terhadap Jokowi masih tergolong tinggi. Meski demikian Jokowi harus menjadikan penurunan ini
sebagai peringatan.
“Yang menjadi catatan kami adalah turunnya trust terhadap presiden, ini perlu menjadi warning bagi
pemerintah bahwa publik cukup mengamati apa yang dilakukan Pak Jokowi ke depan,”
ujarnya.
Gelombang protes mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil
terhadap Jokowi sempat terjadi pada September hingga awal Oktober. Salah satu
sebabnya adalah beberapa regulasi yang dianggap bermasalah.
Adjie mengatakan, kebijakan Jokowi di bidang lain turut mempengaruhi trust. Presiden harus menyiasati ini dengan membuktikan kinerja positif ke publik. Misalnya dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Itu akan mengimbangi kebijakan yang negatif,” kata Adjie.
Survei LSI Denny JA ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara. Para peneliti menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif bermetode FGD, indepth interview, dan analisis media. Survei dilaksanakan empat kali, masing-masing pada Juli 2016, Agustus 2017, Juli 2018, dan September 2019. (wip)
Sumber: CNNIndonesia.com