JAKARTA, (IslamToday ID) – Sikap pemerintah Indonesia yang seolah tak peduli atas dugaan penindasan etnis minoritas muslim Uighur menuai kritik keras dari tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie.
Jimly menilai pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang
menyebut pemerintah enggan mencampuri urusan negara lain, tak mencerminkan
falsafah sila ke-2 dari Pancasila.
“Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila
harus jadi rujukan sikap universalitas kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (24/12/2019).
Menurut Jimly, Indonesia memiliki falsafah hidup yang jelas. Yakni Pancasila sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ia berpesan kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk meneladani Pancasila, terlepas dari sikap politik pemerintah terhadap China.
“Di manapun terjadi kasus-kasus kemanusiaan, terlepas dari perbedaan-perbedaan kepentingan politik antarnegara, antarbangsa, antaretnis, ataupun antaragama. Ini adalah falsafah kebangsaan kita di negara Pancasila sebagai amanat proklamasi,” jelas Jimly.
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni
(PA) 212 Novel Bamukmin juga menyampaikan pandangannya terkait tindak
kekerasan terhadap muslim Uighur. Menurutnya, dalam unsure ketuhanan di sila pertama
Pancasila, jelas siapa pun untuk tidak boleh
melakukan penindasan atau kezaliman terhadap sesama manusia.
“Untuk itu Indonesia harus mendukung PBB sehingga tidak ada alasan untuk
Indonesia tidak membantu muslim Uighur. Kecuali Indonesia bagian dari negara
jajahan RRC,” kata Novel.
Menurutnya, umat Islam yang beriman pasti terpanggil
untuk membantu Uighur. Karena dalam hadis pun disebutkan tidak beriman di antara kamu sehingga
mencintai saudaranya sebagai mana mencintai dirinya sendiri.
“Dan insya Allah alumni 212
atau mujahid 212 akan turun kembali di aksi bela muslim Uighur di depan Dubes China pada 27 Desember 2019 bada salat
Jumat,” tutup Novel.
Sementara itu, politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan pembelaan terhadap etnis Uighur bukan karena pro Amarika Serikat maupun anti China. “Pembelaan terhadap Uighur juga adalah tuntutan pelaksanaan HAM, keadilan hukum, dan penolakan terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar HNW di akun Twitternya.
HNW yang juga Wakil
Ketua MPR RI mengamini pernyataan Presiden PKS, Sohibul Iman yang menyebutkan, anggota
dewan PKS tidak hanya peduli isu nasional, tapi juga isu keumatan internasional
seperti yang dialami muslim Uighur di China.
“Kami terus proaktif
masalah keumatan. Kami menghormati China, tapi kami minta China menghargai
muslim Uighur. Kita bisa memberikan tekanan-tekanan ke China untuk Uighur,” kata Sohibul
beberapa waktu lalu. (wip)
Sumber: Rmol.id