JAKARTA, (IslamToday ID) — Pemerintah Indonesia melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa tidak akan ikut campur mengenai permasalahan dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China.
Moeldoko menyatakan berdasarkan prinsip hubungan internasional setiap negara tidak bisa ikut campur dalam urusan negara lain.
Menurutnya, China memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya sendiri.
“Jadi Pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri,” pungkas Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Senin (23/12).
Sebelumnya, Moeldoko menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/12). Dalam pembicaraan itu Moeldoko memahami masalah muslim Uighur menjadi urusan internal China.
Sementara Dubes Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim Uighur, di Xinjiang, China. Xiao Qian juga menyatakan kondisi wilayah Xinjiang aman untuk dikunjungi.
“Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur,” tandas Xiao Qian.
Kepada Moeldoko, Xiao Qian menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidak benar.
“Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, komunitas Muslim Uighur berjumlah sekitar 10 juta jiwa dan kini tinggal di wilayah otonomi khusus Xinjiang. Sejak lama, umat Islam di wilayah ini mengalami diskriminasi budaya, agama, bahkan ekonomi.
Sementara, menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), hampir 1 juta orang Uighur dipenjara dalam jaringan yang disebut oleh China sebagai “kamp pendidikan ulang politik”. September lalu, Human Rights Watch (HRW) menuding pemerintah China melakukan “pelanggaran hak asasi manusia sistematis” terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.[IZ]
Sumber: Anadolu Agency, CNN Indonesia