JAKARTA, (IslamToday ID) – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok makin santer disebut-sebut bakal menduduki posisi baru sebagai pemimpin Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Padahal, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina baru sekitar 3 bulan.
Sebenarnya selain Ahok, Presiden Jokowi juga menyebut tiga kandidat lain. Yakni Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana.
IKN baru bakal dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Ibukota atau setingkat menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Badan Otorita akan menjadi pelaksana pembangunan ibukota baru beserta proses pemindahannya.
Sosok Ahok memang kontroversial. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan masuk penjara gara-gara kasus penistaan agama, gerak-geriknya terus menjadi sorotan. Terakhir saat ia digadang-gadang bakal menjadi petinggi Pertamina, publik kembali gaduh.
Banyak kalangan menilai Ahok tak layak menjadi petinggi BUMN sekelas Pertamina. Publik terus mengingat track record-nya yang cenderung bikin panas.
Sebenarnya apa yang membuat sosok Ahok jadi calon terkuat dibanding dengan ketiga calon lainnya? Bisa ditebak. Dari ketiga calon lain, Ahok adalah orang yang paling dekat dengan Jokowi. Ahok juga dinilai memiliki pengalaman sebagai pemimpin ibukota.
“Dari empat orang, tentu kemudian kita bisa tebak, Ahok paling punya (peluang) sebesar itu,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kaltim membutuhkan sosok yang teruji. Ia tidak hanya sekadar berwacana hingga pandai berkata-kata.
“Jadi orang yang punya pengalaman memimpin ibukota negara dan ia teruji orangnya punya kompetensi, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk memimpin ibukota negara,” ujar Trubus.
Ia juga menilai Ahok memiliki citra yang baik di hadapan para investor. “Pak Ahok di samping pengalaman, dia punya jaringan luas, terpercaya karena moral dan integritas sudah teruji. Artinya investor akan percaya Pak Ahok sebagai orang relatif dekat dengan para investor itu,” imbuhnya.
Namun, pemindahan ibukota bukan berarti tanpa tantangan. Menurut Trubus, tantangan yang akan dihadapi ialah konflik kepentingan dengan masyarakat setempat.
“Nantinya skenario dalam kebijakan publik salah satunya kemungkinan munculnya konflik pendatang dan penduduk lokal. Belakangan masyarakat lokal minta kepala-nya jangan dari luar tapi dari dalam, dengan alasan dia nggak mau trauma seperti DKI Jakarta, orang Betawi yang termarjinalisasi,” ujarnya.
Selain Ahok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Trubus menilai kandidat lain belum cocok untuk menjabat Kepala Badan Otorita Ibukota. Ia mencontohkan Bambang Brodjonegoro yang belum punya pengalaman untuk mengelola kota.
Sementara Abdullah Azwar Anas, meski menjadi pimpinan daerah, tapi ruang lingkup kepemimpinan tidak sebesar ibukota negara. Sementara, Tumiyana lebih menguasai teknis pembangunan di lapangan.
Menolak Ahok
Ahok sendiri pernah dikonfirmasi perihal pencalonan dirinya menjadi Kepala Badan Otorita Ibukota. Namun ia enggan berandai-andai. “Saya enggak tahu soal ini. Jangan suka berandai-andai. Di Pertamina baru tiga bulan,” ungkapnya, Rabu (26/2/2020).
Penolakan Ahok menjadi kandidat kuat Kepala Badan Otorita Ibukota disuarakan oleh alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212. Ketua Muhajid 212, Damai Hari Lubis mengutarakan sederet alasan menolak Ahok sebagai calon pemangku jabatan itu.
“Sebagai calon kepala daerahnya (Ibukota Negara) adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah,” katanya, Jumat (5/3/2020).
Ia mengungkit kembali penodaan agama yang dilakukan Ahok pada 2016. Ia menyebut Ahok tak pantas karena telah menghina umat Islam dengan menyinggung Surat Al Maidah ayat 51. Ahok telah menjalani hukuman penjara akibat pernyataannya itu.
Selain soal kepribadian, kata Damai, Ahok juga punya beberapa kasus saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mengutip pernyataan pengamat energi Marwan Batubara yang pernah menuding Ahok terlibat korupsi Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, proyek reklamasi di utara Jakarta, dan Taman BMW.
“Sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina,” ujar Damai.
Sejauh ini, KPK disebut-sebut juga tidak akan dilibatkan dalam menyeleksi para kandidat calon Kepala Badan Otorita Ibukota. Kenyataan ini dinilai Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai sebuah kekhawatiran Jokowi dengan calon terkuatnya, Ahok.
“Presiden Jokowi tidak lagi melibatkan KPK, karena tahu kalau melibatkan KPK maka Ahok tidak lolos,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Rangkap Jabatan
Selain Jokowi yang dianggap tidak akan melibatkan KPK, kata Boyamin, KPK sendiri pun juga dipastikan tidak akan berani melibatkan diri untuk menjalankan fungsi pencegahan. “Di sisi lain, KPK tidak berani melibatkan diri untuk pencegahan korupsi, jadi klop dua sisi negatif,” pungkasnya.
Apabila Ahok betul-betul dipilih Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota, apakah ia perlu melepas jabatan komisaris di Pertamina?
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai urusan rangkap jabatan atau tidak ditentukan oleh Menteri BUMN dan Jokowi. Namun, ia menilai Ahok adalah anak emas Jokowi, kemungkinan merangkap jabatan pun besar. Toh merangkap jabatan juga tak melanggar aturan.
“Tidak ada aturan memang yang mengatur, tinggal sesuai dengan Menteri BUMN dan Presiden. Saya yakin karena dia anak emasnya Presiden, ya bisa saja dirangkap. Nggak ada aturan juga yang dilanggar,” kata Said.
Namun ia menyarankan agar Ahok jangan merangkap jabatan apabila terpilih jadi pimpinan ibukota baru. Karena ia menilai jabatan ini sangat berat. “Yang jelas pekerjaan otorita ini berat banget, rangkap jabatan ini berat sekali. Sebaiknya tidak dirangkap,” kata Said. (wip)
Sumber: Detik.com, CNBCIndonesia.com, Rmol.id