JAKARTA, (IslamToday ID) – Tak mau kalah, anggota DPR RI dan keluarganya akan menggelar tes cepat (rapid test) virus corona. Padahal, sejak awal pemerintah sudah menegaskan bahwa rapid test hanya digunakan untuk mereka yang rentan atau memiliki gejala terjangkit corona.
Jumlah anggota DPR dan keluarganya mencapai 2.000 orang. Rencananya, rapid test bagi mereka akan dilakukan pada minggu ini.
“Kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini,” kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, Senin (23/3/2020).
Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. “Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali,” ujar Indra.
Dalam tes itu, nantinya DPR akan memprioritaskan anggota dewan yang berusia di atas 50 tahun. Adapun anggaran menggunakan donasi dari para legislator. “Mereka juga ingin memastikan apakah terpapar corona atau tidak,” ujar Indra.
Ia mengatakan rencana tes itu akan dikonsultasikan dulu ke pimpinan DPR. Ia mengaku enggan untuk berspekulasi.
“Ini nanti kalau barangnya sudah ada, saya akan konsul ke pimpinan dulu. Saya nggak akan ngomong ke publik. Nanti saya akan melaporkan dulu kepada pimpinan dewan. Karena kan juga masih masa reses kan, masih diatur waktunya,” jelasnya.
Indra mengatakan, tes tersebut bersifat suka rela. Ia kembali meminta agar tes corona itu tidak dipolitisasi. “Iya namanya kita mau tahu kesehatan kita, ya sukarela lah. Ini kan, nggak usah dibawa-bawa ke inilah, nggak usah dibawa-bawa ke politik,” katanya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menyebut rapid test merupakan sistem penguatan tracking. Jadi hanya dilakukan bagi orang yang masuk dalam tracking atau yang kontak langsung dengan pasien positif corona.
“Iya jadi ini penguatan tracking, ini nggak pakai omong-omong yang penting langsung diperiksa,” katanya, Jumat (20/3/2020).
Mekanismenya pun, menurut Yuri tidak dilakukan dari rumah ke rumah. Namun, pihaknya akan mendatangi lokasi yang memang menjadi hasil tracking pasien positif corona.
“Kan misalnya ada orang sakit, dirawat di RS Persahabatan, ditanya alamatnya mana, Menteng. Kita datangilah Menteng. Ini semua keluarga yang ada di situ diperiksa semua. Terus kerja di mana, oh dia kerja di Kuningan, kantornya mana, datangin kantornya. Dilihat siapa yang dekat dengan dia diperiksa semua,” ujarnya.
“Jadi bukan pembagian beras yang harus datang satu-satu, kan ada indikasinya,” lanjut Yuri.
Pemeriksaan menggunakan rapid test pertama kali dilakukan di Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini memang diprioritaskan di wilayah yang menurut hasil pemetaan terindikasi rawan terinfeksi corona.
“Kami prioritaskan menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan di Jakarta Selatan,” kata Presiden Jokowi, Jumat (20/3/2020).
Ia mengatakan pemetaan ini didasari pada penelusuran kontak dengan pasien-pasien yang telah dinyatakan positif corona sebelumnya. Rapid test dilakukan dengan mendatangi rumah ke rumah oleh petugas kesehatan, baik dari rumah sakit maupun puskesmas.
Memanfaatkan Jabatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam rencana tes virus corona yang akan dilakukan oleh anggota DPR dan keluarganya. YLBHI menilai wakil rakyat itu memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan.
“Ini semacam korupsi, memalukan banget karena menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri dan keluarga,” kata Direktur YLBHI, Asfinawati, Senin (23/3/2020).
Ia mengatakan jatah untuk 2.000 anggota dewan dan keluarga itu harusnya diberikan kepada kelompok rentan. Asfin meminta anggota DPR untuk tidak mengambil jalan pintas.
“Dana pribadi dan ngantre kayak biasa. Bukan jalur tol begitu. Sangat memalukan. Ini mencerminkan sikap mereka selama ini yang mementingkan diri dan kelompok dalam menjalankan pekerjaan dewan dan bukan kepentingan rakyat yang mereka wakili,” ungkap Asfin.
“Ya (minta dibatalkan). Antre seperti orang-orang lain, artinya tidak datang dan diurusi berkelompok, urus sendiri-sendiri agar bisa merasakan yang dialami rakyat. Dengan begini baru mereka tahu kehidupan rakyat seperti apa, yang dialami dan bisa buat kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Didik J Rachbini menilai rencana pemeriksaan virus corona terhadap seluruh anggota DPR beserta keluarganya telah melukai hati rakyat.
“Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini,” kata Didik.
Menurutnya, saat ini rakyat sedang panik dan kesusahan akibat virus corona, tapi pimpinan dan anggota DPR beserta keluarganya malah mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas dengan rencana tes tersebut. “Semestinya diam, tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat,” ucapnya.
Untuk itu, Didik meminta agar rencana itu dibatalkan. “Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat,” katanya. (wip)
Sumber: Detik.com, Ayobandung.com, Republika.co.id