IslamToday ID – Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN. Kata Erick, alasan perombakan itu dalam rangka membereskan kinerja perusahaan pelat merah. yang bermasalah.
“Tugas saya utamanya menegakkan kembali GCG [Good Corporate Governance],” kata Erick, seperti dilaporkan CNBCIndonesia (4/2/2020).
Pada kenyataannya, agenda good corporate governance yang disebut-sebut Erick lebih tampak bagi-bagi kue kekuasaan. Dalam perombakan jabatan komisaris dan direksi di perusahaan BUMN banyak diisi orang orang dilingkar kekuasaan, mulai dari para petinggi TNI/Polri baik yang aktif maupun yang purna tugas, para politisi dan relawan Jokowi, hingga milenial titipan para jendral.
Misalnya, Septian Hario Seto yang duduk dikursi empuk Komisaris BNI. Sebelum duduk kursi itu, ia merupakan anak buah Menko Bidang Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Saat menjadi anak buah Luhut, Septian menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (2018-2020). Ia bahkan dipercaya menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Koordinator Investasi dan Pertambangan (2020).
Jabatan itu diberikan Luhut bukan tanpa alasan, alumnus Universitas Indonesia ini sudah bergelut di dunia pertambangan. Pemuda 36 tahun ini pernah bekerja di Toba Bara Sejahtera sebagai Corporate Finance Manager selama delapan tahun. Ia uga pernah bekerja di PricewaterhouseCoopers pada tahun 2006-2007 sebagai Associate Auditor in Energy and Mining Division.
Selain Septian yang merupakan ‘anak buah’ Luhut ada juga Graha Yudha Andarano Putra Pratama. Pemuda berumur 33 tahun bahkan menduduki jabatan tiga komisaris sekaligus di lingkungan BUMN. Yakni sebagai komisaris emiten konstruksi PT PP Presisi Tbk (PPRE), Komisaris di Waskita Toll Road dan juga tercatat sebagai Komisaris PT Inka Multi Solusi Trading. Ini adalah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA).
Graha Yudha bukan orang asing dilingkar kekuasaan. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemuda 33 tahun ini juga tercatat sebagai salah satu Penasihat Program Infrastruktur Kantor Kepresidenan. Pendek kata, ia adalah anak buah Jenderal TNI (Purn.). Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.
Bersih bersih atau Bagi-Bagi?
Bersih-bersih BUMN pada akhirnya menjadi ajang bagi-bagi jatah kue kekuasan. Terbaru Rizal Mallarangeng yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024 dan Wawan Iriawan Sekretaris Mahkamah Partai Nasdem ditunjuk sebagai Komisaris Telkom.
Sebelumnya, sejumlah kader PDIP mendapat jatah sebagai komisaris pertamina. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero), Triawan Munaf yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ia merupakan penggagas gambar banteng moncong putih yang jadi simbol PDI-P.
Kader PDIP lainnya yang juga duduk sebagai komisaris perusahaan plat merah adalah Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen Bank BRI, Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri, selain itu tercatat pula Pataniari Siahaan sebagai komisaris independen Bank BNI.
Zulhanar Usman yang merupakan politisi dari Partai Hanura juga kebagian jatah menduduki Komisaris BRI. Setelah duduk di kursi itu ia mundur dari jabatannya sebagai bendahara Partai Hanura.
Selain para politisi partai relawan Jokowi juga turut menduduki kursi komisaris BUMN. Fadjroel Rqahman, yang telah menjadi relawan Jokowi sejak Pilpres 2014 tidak hanya menjadi juru bicara Presiden. Ia mendapat jatah sebagai Komisaris Waskita. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama Adhi Karya.
Viktor S Sirait Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung Jokowi sejak pilpres 2014 juga ditunjuk sebagai komisaris Waskita. Kemudian, Lukman Edy yang merupakan direktur Saksi Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Di PT Hutama Karya (Persero menjabat sebagai wakil komisaris utama.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Andi Gani juga menjabat sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Andi Gani aktif dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi.
Bersih bersih BUMN ini pernah di kritik pakar hukum Refly Harun. Menurutnya good corporate governance seharusnya didahului dengan evaluasi terhadap kinerja pejabat di perusahaan plat merah. Hal ini perlu dilakukan terkait dengan baik tidaknya komisaris dan direksi dalam menjalankan tugasnya di perusahaan-perusahaan BUMN.
“Kalau bicara good corporate governance, harus ada evaluasi toh? Kalau diganti itu harus ada penjelasan mengapa dia diganti. Ukurannya harus kinerja, kinerja itu terkait fungsi dia sebagai komisaris atau direksi, baik atau tidak,” ujar Refly seperti dilaporkan lokadata (24/4/2020)
Refly menambahkan, menurutnya bersih-bersih yang dilakukan Erick Thohir bukan hal yang special. Agenda bersih-bersih BUMN faktanya tidak berbeda dari agenda menteri-menteri sebelumnya.
“yang dilakukan menteri dulu dan menteri sekarang, sama saja. Bedanya adalah mungkin menteri sekarang sedang bekerja untuk mengganti orang-orang menteri lama. Kira-kira begitu,” kata Refly
Penulis: Arief Setiyanto
Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro