IslamToday ID – Mendikbud Nadiem Makarim mengaku tengah melobi perusahaan telekomunikasi dan operator celluler agar meringankan biaya kuota internet bagi pelajar. Namun Nadiem tidak menjamin upayanya itu akan membuahkan hasil.
“Kami sedang memperjuangkan dan terus mendorong dukungan untuk biaya kuota. Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan telekomunikasi dan operator untuk mencapai itu,” ungkapnya, Rabu (12/8/2020).
“Jadi semoga saja. Saya tidak bisa menjanjikan, tapi ini adalah satu hal yang kami bakal perjuangkan,” imbuhnya
Nadiem mengungkapkan, akses internet menjadi salah satu hambatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mendikbud Nadiem Makarim juga mengaku menerima laporan, banyak orang tua dan pelajar kesulitan soal biaya kuota internet. Bahkan, kasus beratnya beban untuk membeli kuota internet lebih banyak jika dibandingkan kasus pelajar yang tidak memiliki gawai untuk mengikuti PJJ. Oleh karena itu Nadiem mengaku sedang melakukan upaya untuk mengatasi persoalan kuota internet.
Nadiem berjanji bakal melakukan evaluasi dan perbaikan atas keberjalanan PJJ. IA juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mencari cara agar segala hambatan dapat diatasi. .
Nadiem mengaku khawatir PJJ menyebabkan ketimpangan pendidikan antara siswa mampu dan tidak mampu semakin parah . Sebab, belakangan ia tau bahwa PJJ sangat bergantung teknologi dan kemampuan ekonomi dalam hal untuk mencukupi kebutuhan kuota internet.
“Kita harus melihat ini juga sebagai krisis ekonomi. Dan juga sebagai krisis pendidikan. Tidak banyak orang berbicara tentang krisis pendidikan sepenting krisis kesehatan,” katanya.
Sebelumnya, telah memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa bagi pelajar dan guru yang terkendala secara ekonomi pelaksanaan PJJ.
“Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan,” katanya, seperti dilansir dari CNN Indonesia Kamis, 31 Juli 2020
Namun demikian, solusi yang sodorkan Nadiem dinilai tidak akan efektif. Kebijakan Nadiem dinilai setengah hati, sebab tidak menjadi keharusan bagi sekolah untuk memberikan subsidi internet kepada siswa.
“Saya mendengar penjelasan Mas Menteri di salah satu acara televisi soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya,” kata Zita dalam keterangan resminya, Sabtu (8/8/2020) seperti dilansir media Indonesia
Solusi Nadiem dinilai tidak menjadi solusi, sebaliknya membuka munculnya persoalan baru. Ia mencontohkan, di tingkat SMP per siswa mendapat dana BOS Rp1,1 juta per tahun. Lanjutnya, Jika di sebuah sekolah swasta ada 161 siswa, maka ada akan ada Rp177 juta. Lalu, jika tiap anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya dana bos hanya Rp32 juta. Jumlah tersebut sangat terbatas untuk membayar gaji guru honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya.
“Ini kan tidak masuk akal. Mereka (sekolah) tidak ada keharusan juga kok buat beli paket data,” imbuh Zita.Data KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan keluhan beratnya beban untuk membeli kuota internet ternayta sangat tinggi. Dari 1700 responden, sebanyak 43 persen mengaku kesulitan biaya kuota internet untuk mengikuti PJJ. Sementara itu ada 16 responden yang mengalami kendala alat untuk melaksanakan PJJ.
“Keluhan soal kuota itu paling tinggi. Cukup tinggi sebab 43 persen angkanya. Namun, yang mengaku soal tidak punya alat itu 29 persen,” tutur Retno (8/8/2020).
Selain itu, menurut KPAI, biaya kuota internet juga semakin membebani para guru honorer. Padahal penapatan guru honorer sangat jauh dari kata layak. Beban mereka berlipat-lipat sebab, anak-anak mereka juga diharuskan mengikuti PJJ yang juga membutuhkan kuota internet.
“Misalnya guru honorer, yang punya anak dan anaknya harus belajar jarak jauh juga kan bebannya ganda. Untuk membeli kuota internet bisa lebih banyak dari biaya makan,” imbuhnya
Penulis: Kukuh subekti, Arief Setiyanto