ISLAMTODAY ID — Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) mengaku pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo.
Bahkan, tawaran rekonsiliasi ini sebenarnya pernah diusulkan pemerintah tahun 2017 silam, sebelum Pilgub DKI Jakarta yang dinilai sejumlah pihak menyebabkan pembelahan sikap di masyarakat.
Perihal tawaran rekonsiliasi dengan pemerintah itu pun hingga kini diakui Habib Rizieq Syihab masih berlaku.
Dialog Ulama dan Pemerintah
Namun, menurut Habib Rizieq sebelum tawaran rekonsiliasi terwujud, pihaknya menginginkan ada ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
“Ini ada yang teriak rekonsiliasi-rekonsiliasi, mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog,” pungkas Habib Rizieq Syihab melalui akun Youtube Front TV, Kamis (12/11/2020).
HRS menilai dialog antara ulama dan pemerintah ini penting untuk menjernihkan banyak persoalan.
Menurutnya,ruang dialog itu diharapkan kedua belah pihak bisa duduk bersama menyampaikan argumentasi dan pendapat masing-masing demi kebaikan bersama.
“Sudah kita buka dari tahun 2017. tapi apa yang kita terima, bukan pintu dialog yang kita terima, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, tapi yang kita terima kriminalisasi ulama,” jelasnya.
Stop Kriminalisasi Ulama dan Aktifis
Akan tetapi, Habib Rizieq Syihab tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dengan syarat pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama maupun para aktivis.
Bahkan, HRS meminta pemerintah menunjukkan niat baik bila ingin membuka ruang dialog dengan membebaskan para ulama, aktivis dan tokoh oposisi yang ditahan.
“Masih banyak ulama-ulama kita yang menderita di penjara, bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi, bebaskan Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, Bapak Jumhur Hidayat, bebaskan dulu mereka,” tukas Habib Rizieq.
“Bebaskan dulu para buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan para pelajar, yang sampai sekarang masih memenuhi ruang-ruang tahanan, bebaskan dulu mereka, tunjukkan niat baik,” tandasnya.
Menuurt Habib Rizieq, niat baik pemerintah dengan menghentikan kriminalisasi ulama dan para aktivis bisa membuka ruang dialog untuk menciptakan rekonsiliasi.
Setelah itu, pihaknya siap duduk bersama pemerintah kapan dan di mana pun pemerintah inginkan.
“Kalau ada niat baik kita sambut. Ke depan ayo sama-sama dialog, insya Allah. Tapi dialog mesti punya syarat, soal nanti pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan, apa yang dimau pemerintah. Dari para habaib sampaikan, kami mau dengar. Anda mau ngomong sejam, 3 jam, 12 jam, kita dengar, tapi setelah anda bicara dengar juga kami bicara,” pungkasnya, dikutip dari Viva.
HRS menekankan, para ulama dan habaib ini merupakan penyambung lidah rakyat. Sebab, masyarakat di bawah akan melaporkan apa yang dialaminya kepada kiai dan ulama. Sehingga nantinya melalui proses dialog para ulama bisa menyampaikan keluhan dan saran masyarakat kepada pemerintah.
“Itu yang namanya dialog. Baru setelah dialog ini terbuka baru ada namanya rekonsiliasi, mana ada rekonsiliasi tanpa ada dialog?” tandasnya.
Pasca kepulangannya yang menuai sambutan luar biasa dari Umat Islam, Habib Rizieq Syihab menerima kunjungan sejumlah tokoh politik maupun tokoh umat, seperti Anies Baswedan, Habib Salim Segaf dan jajaran DPP PKS, kemudian Ustadz Tengku Zulkarnain, dan sejumlah ustadz dan ulama lainnya.[IZ]