(IslamToday ID) – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah membantah memiliki buzzer politik yang digunakan untuk membungkam sejumlah kritik dari masyarakat.
“Pemerintah tidak punya buzzer,” kata Fadjroel seperti dikutip dari RMOL, Jumat (12/2/2021).
Ia menambahkan pemerintah selalu terbuka menghadapi setiap kritik dari warganya. Pemerintah juga tidak pernah memiliki persoalan jika ada yang oposisi menyampaikan kritik maupun saran.
Pemerintah menyadari, Indonesia merupakan negara demokratis dan setiap kebijakan tentu saja ada yang mendukung dan mengkritik. “Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan,” jelas Fadjroel.
Sebab, katanya, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti yang tersebut di Pasal 28 J UUD 1945. Yaitu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, masih kata Fadjroel, masyarakat harus tunduk pada UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Bila di media sosial harus memperhatikan UU ITE,” tekannya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengajak masyarakat aktif menyampaikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Cendekiawan Syafii Maarif menyambut baik langkah pemerintah yang tetap memberi ruang bagi lawan politiknya untuk menyampaikan kritik. Tetapi, Buya Syafii, sapaan karibnya, menegaskan untuk memelihara budaya kritis tidak perlu ada buzzer.
“Pihak pemerintah sebagai pengendali kekuasaan juga harus terus terang, jika memang telah melakukan kekeliruan dalam bidang apapun,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua YLBHI Asfinawati menyesalkan terkait adanya buzzer dalam setiap kritik terhadap pemerintah. Meskipun kerap dibantah, buzzer bukan dari pihak pemerintah. Asfina menyatakan sulit untuk menepis buzzer tidak ada relasi dengan pemerintah.
“Kan pemerintah selalu bilang itu (buzzer) bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi (dengan pemerintah), baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain,” ujarnya. [wip]