(IslamToday ID) – Sedikitnya 21 juta data penerima bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia dilaporkan ganda. Hal itu diketahui setelah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan hal itu kepada KPK.
Risma datang ke kantor KPK pada hari Jumat (30/4/2021) lalu. Risma menyebutkan 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos.
“Alhamdulilah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan datanya (penerima bansos). Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan. Karena itu, kami meminta daerah-daerah melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan beri bantuan,” ungkap Risma.
Saat ini, lanjutnya, terdapat 5 juta data tambahan penerima bansos yang diusulkan oleh berbagai derah. Namun, ia mengatakan Kemensos masih mengalami kesulitan mengakses data masyarakat penerima bansos di beberapa daerah karena permasalahan akses.
“Namun ada beberapa daerah seperti Papua, NTT, dan enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan lain sebagainya,” ungkapnya seperti dikutip dari Kompas.
Meski demikian, Risma berjanji akan terus melakukan upaya pendataan ke wilayah-wilayah tersebut. Termasuk daerah yang penduduknya masih berada di wilayah hutan.
“Karena itu kami secara terus-menerus akan melakukan pendataan, termasuk pendataan dari suku-suku di dalam hutan. Kita akan terus sempurnakan sesuai hasil Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan pendataan penduduk penerima bansos penting dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran. Alex meminta pendataan penerima bansos dijadikan satu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jangan ada data lain selain DTKS, itu yang menjadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial,” kata Alex. Sebabnya selama ini data penerima bansos terbagi menjadi beberapa bagian di Kemensos, seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) dan data raskin.
Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penerima bansos ganda, Alex meminta agar data tersebut dijadikan satu.
“Nah itu dipegang oleh masing-masing Ditjen, kami minta agar itu disatukan karena itu tadi ini orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerima ganda,” jelasnya.
“Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar menerima, tetapi kalau ada data yang disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan,” tambah Alex.
Jangan Jadi Pahlawan Sendiri
Laporan Risma kepada KPK itu seketika membuat kaget Komisi VIII DPR RI. Risma pun akan segera dipanggil terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bansos itu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengaku Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya.
Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Risma. Sebab, sampai saat ini dirinya mengaku belum menerima keterangan rinci terkait data ganda yang dimaksud. Pasalnya, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal, sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.
Bukhori mengaku Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya.
“Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak tetapi tercantum sebagai penerima bansos. Atau pengertian ganda di sini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap,” ungkap Bukhori, Rabu (5/5/2021).
“Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari berbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya,” lanjutnya seperti dikutip dari Liputan 6.
Anggota Baleg ini mengatakan, Komisi VIII memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam DTKS.
“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan bansos ini,” jelasnya.
Selain itu, politisi PKS ini juga mengaku heran dengan tindakan sepihak Risma. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai.
“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Sehingga, kami pun turut terkejut dengan adanya temuan ini,” katanya.
Di sisi lain, kata Bukhori, DPR juga tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kemensos. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR.
Bukhori juga meminta Risma untuk memastikan penonaktifan data tersebut tidak berdampak pada KPM yang sesungguhnya berhak atas bansos.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga memberi respons terkait dengan laporan Risma soal jutaan data ganda penerima bansos.
Kata Risma, Kemensos berhasil “menidurkan” 21 juta lebih data penerima bansos. Menurut Benny, KPK harus kuat dan tegar dalam menindaklanjuti laporan ini.
“Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar,” kata Benny lewat akun Twitter-nya @BennyHarmanID.
Ia menyimpulkan, 21 juta data fiktif penerima bansos menunjukan ada kejahatan serius di era pemerintahan Jokowi saat ini.
“Inilah kejahatan extra ordinary itu. Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong. #Liberte,” terang Benny.
Skandal Jahat
Ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ikut angkat bicara terkait jutaan data ganda penerima bansos itu.
“Menurut Mbak Risma ke KPK, data 21 juta penerima Bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan2 penyalur Bansos juga banyak yg abal2. Lengkap skenario perampokan Bansos hak orang miskin itu,” cuit Rizal Ramli dikutip dari lini masa Twitter @RamliRizal, Rabu (5/5/2021).
Maka itu, KPK diminta membongkar kasus tersebut. “Ini skandal jahat yg memalukan. Mas Firli @KPK_RI bongkar & adili siapapun yg terlibat,” pungkasnya.
Dalam cuitannya itu, Rizal Ramli juga mengunggah video di YouTube tentang berita televisi swasta nasional yang mengulas terkait 48 perusahaan penyedia bansos masyarakat berkebutuhan khusus yang diduga tidak sesuai aturan. Cuitan Rizal Ramli itu juga mendapat 436 likes, 9 tweet kutipan dan 171 retweet.
Tidak sedikit warganet yang menanggapi cuitan Rizal Ramli itu. “Sangat kejam. Merampok haknya orang miskin. Di masa sulit. Semoga ada terobosan keputusan hakim. Hukum mati,” cuit seorang Warganet @Supriya72540457. [wip]