(IslamToday ID) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengkritisi pemerintah dalam program pembangunan jaringan gas (jargas) 4 juta sambungan jargas rumah tangga (SR) pada tahun 2024.
Pasalnya hingga Mei 2021 pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.
Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022.
Pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 M dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor elpiji?” ujar Mulyanto dalam siaran persnya seperti dikutip dari Genpi.co, Jumat (18/6/2021)
Ia mengungkapkan data tersebut berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, 3 Juni 2021 lalu.
“Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini,” tegas Mulyanto.
Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor elpiji dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini memaparkan bahwa secara umum program substitusi elpiji dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada elpiji.
Selain itu cadangan gas alam Indonesia sebagai sumber energi yang bersih ini masih berlimpah, sekitar 1,53 persen cadangan gas bumi dunia.
“Dengan begitu secara nasional masyarakat dapat berhemat sebesar Rp 0,3 triliun per tahun. Sementara pemerintah dapat menghemat subsidi elpiji sebesar Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar,” tegas politisi senior PKS ini. [wip]