IslamToday ID — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu mengomentari pernyataan Menteri PMK Muhadjir Effendy, yang mengatakan masyarakat perlu turut serta dalam melakukan bansos.
Menurutnya, pernyataan tersebut tak berprikemanusiaan. Pasalnya tidak adanya keadilan untuk rakyat. Dimana rakyat dalam keadaan terpuruk akibat peraturan PPKM Darurat, namun pejabat pemerintah malah bisa leluasa pelesir ke luar negeri.
“Bagaimana rakyat diminta bergotong-royong , sementara menteri jalan-jalan ke luar negeri, kemudian tidak ada yang memotong gajinya, tidak ada kerjanya (tapi) masih gaji , kok rakyat yang disuruh bergotong-royong,” kata Said Didu dalam kanal Youtube pribadinya, Jum’at ( 16/07/2021)
“Pengambil kebijakan menyatakan gotong royong, sekali-sekali datanglah ke Muara Angke bagaimana melihat kepadatan penduduk ke situ , bagaimana orang di situ bergotong-royong sesama orang lapar,” lanjutnya.
Tak hanya itu, rakyat yang berprofesi sebagai pedagang pun banyak yang harus merasakan sikap arogan aparat penegakan hukum penertiban PPKM Darurat. Serta masyarakat terancam kelaparan akibat tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat.
“Semua coba lihat di daerah-daerah, sudah aparat menempeleng rakyat, sekarang muncul bahwa akan diperpanjang tanpa uang ( PPKM) . Mereka tambah stress, jadi menurut saya ini saatnya pemerintah, menyadari bahwa benar-benar bangsa ini sedang darurat. Para buzzer itu berhentilah memaki-maki semua orang. Karena ini sudah darurat.” ucapnya.
Said Didu menyebutkan seharusnya pemerintah melakukan re-alokasi dana APBN agar dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan pokok masyarakat dalam PPKM Darurat.
Seperti misalnya, pemotongan gaji Komisaris BUMN, Direksi BUMN, staf kusus milenial bahkan pemangkasan uang perjalanan luar negeri bagi para menteri.
“Pemotongan gaji. Orang yang sebenarnya tidak masalah hidupnya kalau dipotong gajinya. Komisaris BUMN, Direksi BUMN, staf kusus milenial, Kemudian BPIP , Kemudian lembaga-lembaga lain yang tidak diperlukan itu dipotong , kemudian mulailah dari istana-istana itu , KSP mulai motong gajinya daripada hanya Digaji untuk marah-marahin rakyat,” jelas Said Didu
“Jadi kalau sudah begitu maka rakyat baru diminta bergotong-royong,” tambahnya.
Menurut Said Didu langkah ini sangat tepat untuk diambil. Bila pemerintah menginginkan rakyat membantu untuk memberikan bantuan sosial maka pemerintah sebelumnya harus melakukan pengorbanan, tertutama pejabat pemerintah. Agar pemerintah mendapatkan kepercayaan rakyat.
“Jangan salahkan rakyat kalau marah apabila di atas tidak mau berkorban tapi dibawah disuruh berkorban memakai uang rakyat,”Pungkas Said Didu.
Penulis Kanzun