IslamToday ID — Penerapan PPKM Darurat yang dilakukan 3-20 Juli 2021 dinilai tak efisien dan banyak masyarakat terutama pedagang hingga pekerja buruh harian menentang kebijakan ini.
Bahkan kebijakan ini juga dikritik oleh sejumlah kalangan. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh rakyatnya dalam aturan pembatasan mobilisasi tersebut. Namun, desakan itu tak didengarkan oleh pemerintah.
Melihat hal ini, mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu menilai pemerintah tak memiliki rasa kemanusiaan, karena pemerintah tidak memperbaiki diri dalam mengambil kebijakan.
Sehingga menurut Said Didu, pemerintah memerlukan penyuntikan ‘vaksin’ peningkat rasa kemanusiaan.
“Saya katakan keliatannya, pengambil keputusan sekarang perlu diberikan vaksin meningkatkan ke rasa kemanusiaan. Karena hampir sudah 2 tahun mereka tidak pernah muncul rasa kemanusiaan sama sekali dalam dirinya. Tidak pernah muncul ide untuk mengurangi kenikmatan hidupnya untuk membantu rakyat,” kata Said Didu dalam kanal Youtube pribadinya, Jum’at ( 16/07/2021)
Selain itu, Said Didu juga melihat selama ini pemerintah tak benar-benar berusaha dalam membantu masyarakat, hal ini terlihat ketika pemerintah tak melakukan pemotongan gaji kepada pejabat pemerintahan hingga melakukan penghentian proyek infrastruktur.
Ia merasa heran terkait pejabat yang selama ini memiliki kenikmatan namun tidak ada kesadaran untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan.
“Kalian-kalian ditanggung (Pejabat), rumah kalian ditanggung, listrik kalian ditanggung, mobil kalian ditanggung, menteri belanja-belanja kangkung pun ditanggung. Kenapa nggak ada muncul ide , rakyat susah kita potonglah kenikmatan kita ,” ujarnya.
“Jadi saya pikir ya sekarang ada dua vaksin, vaksin untuk mengurangi covid, dan vaksin untuk pejabat- vaksin untuk pejabat adalah untuk meningkatkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan agar dia mau berkorban,”tambah Said Didu.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tidak menyalahkan serta memarahi rakyat bila rakyat banyak yang tidak mengikuti aturan yang dijalankan oleh pemerintah.
“Jangan salahkan rakyat kalau marah apabila di atas tidak mau berkorban tapi dibawah disuruh berkorban memakai uang rakyat,” ucap Said Didu.
Ganti Tema APBN
Untuk itu, pemerintah harus mengganti tema APBN, yaitu menjadi APBN Darurat Kemanusiaan. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat memfokuskan pengeluaran dana APBN untuk menangani pemulihan kesehatan akibat covid-19.
Said Didu menjelaskan dalam APBN Darurat Kemanusiaan ini memiliki dua program, yaitu pengendalian kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Menurutnya, langkah ini dapat membantu pemerintah dalam menekan angka laju kasus covid-19. Dan Indonesia dapat pulih dan terbebas dari covid-19.
“Yang lainnya dicoret semua ( Program dalam APBN ). Jadi itu kira-kira tema-tema anggarannya dan saya pikir semua negara yang mengalami hal seperti ini melakukan hal seperti itu, harus fokus bener-bener ke arah APBN darurat kemanusiaan, “ tutup Said Didu.
Penulis Kanzun