(IslamToday ID) – Pengamat politik dan ekonomi Rizal Ramli keras menyoroti sistem oligarki yang semakin menggurita di Indonesia. Ia menyebut seluruh lembaga yang merupakan pilar sebuah negara demokrasi kini telah menjadi united oligarchy atau persatuan oligarki.
“Kenapa Indonesia menjadi oligarki, karena di dalam demokrasi kan prinsipnya trias politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta yang keempat adalah pers yang independen. Keempatnya harusnya saling mengawasi. Namun apa yang terjadi saat ini adalah keempatnya ini malah bergabung dengan apa yang disebut persatuan oligarki atau united oligarchy,” ungkap Rizal Ramli dalam webinar ‘Pembangunan Ekonomi dan Politik Indonesia Kembali ke Konstitusi’ yang digelar oleh Partai Masyumi, Senin (1/11/2021).
Di dalam persatuan oligarki, ia menyatakan ketua umum partai politik (parpol) bisa memecat anggotanya di DPR. Sehingga suara dan sikap anggota DPR bisa dikendalikan oleh parpol.
“Zaman Pak Habibie, zaman Gusdur, tidak boleh anggota DPR dipecat (ketua parpol), kecuali melakukan tindakan kriminal atau korupsi. Tapi begitu Gusdur berhenti, dikembalikanlah hak ketua partai bisa memecat anggota DPR. Sehingga mereka jadi bebek semua, tidak mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan ketua umum,” ungkap RR sapaan akrabnya.
Kemudian, ia menyebut untuk mengontrol anggota legislatif yang mencapai 570-an orang di parlemen, cukup dengan mengendalikan 10 ketua umum parpol.
“Ketua umum partai itu kan rata-rata punya kelemahan, kelemahan korupsi, kelemahan di bisnis, dan kelemahan macam-macam, sehingga gampang sekali mengendalikan dan menekan mereka,” ujar RR.
Ia mengibaratkan parpol-parpol di Indonesia mirip dengan CV atau perusahaan keluarga. Mereka bisa memecat anggotanya dengan mudah, sehingga tidak ada demokrasi sama sekali.
Demikian juga dengan lembaga yudikatifnya. Ia menyebut ide lahirnya Mahkamah Konstitusi itu bagus, namun belakangan malah berubah menjadi mahkamah kekuasaan karena anggotanya diperpanjang masa jabatannya 10 tahun. “MK jadi membebek dengan apapun kemauan dari eksekutif,” kata RR.
Ia kemudian menyoroti di bidang media. Menurutnya, di negara demokrasi tidak ada pimpinan media yang menjadi pimpinan partai politik. Ini bertolak belakang dengan di Indonesia, dimana rata-rata pimpinan partai adalah pimpinan media.
“Di indoensia rata-rata pimpinan partai adalah pimpinan media, jadi dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pers yang bebas mengawasi. Hari Tanoe misalnya, dia nggak bayar pajak, tapi yang berkuasa takut sama medianya, akhirnya lolos. Nah seperti ini yang nanti harus dibenahi,” jelas RR.
Kemudian tentang sistem ekonomi, RR menyebut Indonesia sudah masuk ke sistem ekonomi oligarki. Menurutnya, sistem ekonomi ini lebih kejam dari sistem ekonomi kapitalis maupun komunis.
“Apa itu oligarki? Pada dasarnya oligarki adalah dikuasai sebagian kecil orang saja, menguasai ekonomi dan politik di satu tangan. Mereka kuasai politik karena ketua umumnya orang-orang bisnis semua. Kemudian mereka juga kuasai ekonomi karena mereka menguasai negara. Mereka bikin kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka. Jadi ini lebih brutal, lebih vulgar dari sistem kapitalis biasa,” beber RR.
Ia menjelaskan jika sistem ekonomi kapitalis itu sifatnya kompetitif dan ada undang-undang yang harus dijalankan, sehingga masih ada manfaat untuk golongan menengah ke bawah. Tapi kalau oligarki, kebijakan diatur untuk kepentingan mereka dan kelompoknya. [wip]