ISLAMTODAY — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj berharap tak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketua umum baru lembaganya di Muktamar Lampung, Desember.
“Kalau ada [campur tangan], kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU atau menghilangkan kredibilitas,” pungkas Said Aqil Siradj saat berkunjung ke Kantor Transmedia, Jakarta, Kamis (11/11), dilansair dari CNN Indonesia.
Ketika ditanyai tanggapannya terkait isu Kementerian Agama (Kemenag) diduga mem-booking kamar-kamar hotel di sekitar area muktamar, Said Aqil tertawa.
Ia mengaku khawatir pemerintah dan PBNU dirugikan jika hal itu terjadi. Menurutnya, kredibilitas dua institusi akan rusak jika ada yang campur tangan pada muktamar.
“Kalau pemerintahan, kementerian, ikut campur dalam persoalan mobilisasi massa, wah rusak, mobilisasi suara, rusak ini,” pungkas Ketua Umum PBNU itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi menyebut ada oknum Kemenag memborong kamar hotel di Bandar Lampung.
Muhammad Irfandi megungkapkan bahwa hotel-hotel diborong di tanggal-tanggal muktamar.
“Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar,” ujar Irfandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/11).
Aksi borong kamar hotel yang dilakukan itu bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mendatang.
“Kita semua tahu 23-25 Desember ada kegiatan Muktamar NU yang ke-34, ada oknum mengatasnamakan Kemenag melakukan booking hotel besar-besaran di Lampung bertepatan dengan agenda Muktamar,” kata Irfandi dalam keterangan resminya, Senin (8/11).
Berdasarkan informasinya, pemesanan hotel dilakukan mulai dari hotel berbintang hingga hotel bertaraf biasa. Sejumlah hotel yang terkonfirmasi dipesan oleh Kemenag, diantaranya, Hotel Novotel sebanyak 80 kamar, Hotel Emersia 80 kamar, Hotel Springhil 80 kamar, Hotel Yuna 120 kamar, Hotel Amalia 70 kamar, Hotel Swissbell 50 kamar hingga Hotel Sheraton 80 kamar.
“Dan juga berikut hotel kecil seperti Tango Nusantara Syariah dan Hotel BBC di Lampung Tengah,”tambahnya.
Menurut Irfandi, tindakan Kemenag tersebut berdampak buruk pada pelaksanaan muktamar. Pasalnya, panitia kesulitan menyediakan fasilitas penginapan untuk para kiai dan tamu dari penjuru nusantara yang akan menghadiri muktamar.
Tudingan PWNU Lampung segera dibantah Kementerian Agama. Bantahan juga disampaikan oleh Yahya Staquf. Ia menyangsikan klaim soal Kemenag intervensi Muktamar NU.
“Kita lihat yang nuduh siapa, dasarnya apa? Memang benar? Nanti kalau dipolisikan, cari materai lagi,” sindir Yahya Staquf, Rabu (10/11), dilansir dari CNN Indonesia.
Untuk diketahui, dua tokoh NU menyatakan siap maju dalam Muktamar NU. Selain Said Aqil Siradj, ada Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.[IZ]