(IslamToday ID) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani buka suara ihwal permasalahan kedaulatan di perairan Indonesia, menyusul kabar yang beredar terkait oknum TNI Angkatan Laut (AL) yang menerima suap.
Menurut Haryadi, kabar suap tersebut memberikan citra buruk kedaulatan perairan nusantara di mata internasional.
“Kami mendapatkan statement dari suatu perusahaan maskapai pelayaran yang berbasis di Yunani, di situ disebutkan bahwa mereka memang pernah diinvestigasi oleh TNI AL. Namun, berdasarkan hukum di negara kita, memang tidak ditemukan suatu pelanggaran, sehingga mereka dilepaskan. Jadi, tidak ada penalti seperti yang dituduhkan,” ujar Haryadi dalam konferensi pers virtual seperti dikutip dari Sindo News, Jumat (19/11/2021).
Apindo menyatakan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang adil di wilayah perairan Indonesia terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan alias ilegal untuk ditindak.
“Ini merupakan peringatan dari kami kepada maskapai pelayaran internasional untuk menghormati hukum dan kedaulatan Indonesia,” tandasnya.
Ia menambahkan, setiap kapal asing yang hendak bersandar di perairan Indonesia memang sudah disediakan tempatnya dan mereka harus bayar ke pemerintah Indonesia sebagai penerimaan negara bukan pajak.
“Apabila kapal asing ingin melakukan sandar atau membuang jangkar, itu sebaiknya dilakukan dengan cara resmi, sehingga tidak ada pelanggaran dan friksi-friksi yang membuat fitnah,” tegasnya.
Haryadi berharap tidak ada lagi pelanggaran yang dapat membuat gaduh seperti ini. Untuk itu, ia menyarankan agar kapal asing yang sedang bermasalah dan ingin berlabuh untuk mengajukan izin.
Sebelumnya, muncul pemberitaan mengenai sejumlah kapal asing yang diduga telah melakukan pembayaran masing-masing 300.000 dolar AS atau setara Rp 4,2 miliar agar dibebaskan oleh TNI AL.
Pemberitaan tersebut sebelumnya tersebar di media nasional yang mengutip dari berita asing yang menyampaikan bahwa telah terjadi semacam praktik pemerasan yang dilakukan oleh TNI AL di perairan Indonesia.
Haryadi menyayangkan kabar tersebut yang terlanjur diberitakan media, namun tanpa konfirmasi kebenarannya. [wip]