(IslamToday ID) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyandingkan foto setengah wajah Presiden Jokowi dan setengah wajah Presiden Soeharto di akun Instagramnya, @yayasanlbhindonesia.
YLBHI menilai pemerintahan Jokowi sama dengan rezim Orde Baru dalam hal pembangunan. Pemerintahan Jokowi dinilai telah mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam unggahan di akun Instagramnya, YLBHI mencantumkan 10 persamaan pemerintahan Jokowi dengan Orde Baru. Pertama, yakni mengutamakan pembangunan fisik dan serba “dari atas” ke “bawah” untuk mengejar target politik, namun minus demokrasi.
Kedua, pembangunan yang dilakukan bernuansa koruptif dan nepotisme. “Tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan, sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural,” tulis YLBHI dalam poin ketiga seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (14/2/2022).
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pernyataan yang diunggah merupakan pernyataan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai elemen lembaga sipil. Mereka tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia.
Keempat, Koalisi Sipil dan YLBHI menyatakan pemerintahan Jokowi melakukan pembangunan yang tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.
“Legal (UU dan kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan,” tulis YLBHI.
Pemerintahan Jokowi juga dinilai telah menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarkis, lalu menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh, serta menghalangi dan menangkap pendamping dan warga yang bersolidaritas.
“Mengontrol narasi, informasi, termasuk membelokkan fakta,” tulis YLBHI.
Belakangan pemerintah dikritik lantaran peristiwa yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengkritik balik pernyataan YLBHI. Ngabalin mempertanyakan penilaian utuh YLBHI terhadap Soeharto. Ia menganggap tidak seluruhnya kepemimpinan Soeharto negatif.
“Tanya dia apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek? Apa tidak ada secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Buka mata dan hati untuk menilai pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Ngabalin.
Untuk kasus Wadas, Ngabalin menilai cara YLBHI menyamakan Jokowi dan Soeharto juga tendensius. Menurutnya, kasus Wadas lebih pas ditanyakan kepada bupati, bukan kepala negara. “Masa sih bupati enggak bisa berfungsi menangani masalah itu,” katanya. [wip]