(IslamToday ID) – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah melaporkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI mendatangi desanya pada hari ini, Selasa (1/3/2022). Tim disebut mencopoti banner penolakan warga di sepanjang jalan di sekitar kantor desa.
“Banner/poster perlawanan warga dicopot oleh Satpol PP dan dikawal juga oleh aparat kepolisian maupun TNI,” tulis keterangan warga Wadas seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam laporan tersebut, tim aparat gabungan disebut datang ke Desa Wadas sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menuju ke kantor Desa Wadas dan mulai mencopoti banner di sepanjang jalan.
Warga yang melihat pun menanyakan maksud dari aksi aparat tersebut. Namun, saat ditanya, warga mengatakan seluruh aparat tak ada yang menjawab.
Setelah diprotes warga, aparat pun dilaporkan memasang kembali banner yang sempat dicopot.
Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia mengkonfirmasi kabar tersebut. Julian mengatakan aksi itu dilakukan aparat sebagai bentuk pembungkaman terhadap warga Wadas atas aspirasinya.
Julian juga mengatakan aksi yang terjadi hari ini merupakan tanggung jawab kepala daerah.
“Kepala daerah dalam hal ini gubernur harus bertanggung jawab atas pembungkaman tersebut. Pada hari ini sejumlah aparat dan Satpol PP mencopoti banner warga Wadas. Berbagai ekspresi rakyat berusaha dibungkam, bukannya memenuhi tuntutan rakyat untuk mencabut IPL,” kata Julian.
Meski demikian, ia mengaku saat ini aparat sudah kembali memasang banner yang dicopot. Pemasangan itu dilakukan usai warga melakukan protes.
“Iya, mereka pasang kembali. Setelah beberapa warga protes dengan aksi tim gabungan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengamini ada aparat kepolisian dan TNI yang mendatangi Desa Wadas pagi ini. Kendati demikian, Iqbal mengatakan kedatangan aparat tersebut merupakan permintaan dari Satpol PP.
“Penurunan baliho, spanduk domain Satpol PP. Memang ada TNI dan polisi di sana sebatas permintaan Satpol PP,” kata Iqbal.
Sebelumnya, warga Wadas melaporkan aksi kekerasan aparat beberapa waktu lalu ke sejumlah lembaga. Warga mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kantor Staf Presiden (KSP), kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI, dan Ombudsman RI untuk mengadukan kasus tersebut. [wip]