(IslamToday ID) – Presiden Jokowi menceritakan jika dirinya baru-baru ini dihubungi oleh seorang perdana menteri negara sahabat yang meminta untuk dikirimi minyak goreng karena ketersediaan di negaranya sudah begitu menipis.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rakor Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
“Dua hari yang lalu, malam-malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri, gak usah saya sebutkan negaranya, beliau meminta-minta betul ‘Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng’,” kata Jokowi menirukan ucapan perdana menteri yang dimaksud.
“’Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik’. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka,” tambahnya.
Jokowi menceritakan hal itu untuk mengingatkan kembali kepada segenap jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara.
“Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi harus betul-betul dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor. Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga, dan lain-lainnya,” jelas Jokowi.
Kendati demikian ia mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan misalnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang, mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Di sisi lain, Jokowi meneruskan proyeksi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 60 negara akan mengalami keambrukan ekonomi dampak berbagai ancaman ketidakpastian global, di mana 40 di antaranya hampir bisa dipastikan.
Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah untuk bersikap penuh kepekaan dan sense of crisis. Salah satunya, menurut Jokowi, dengan memastikan bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meliputi tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisiensi.
“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih,” katanya.
Jokowi berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri. “Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi.
Namun, hal itu berangsur membaik seiring dikeluarkannya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurut Ateh, per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
“Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp 722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp 180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp 400 triliun,” katanya. [ant/wip]