(IslamToday ID) – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyoroti kebobrokan sistem yang berlaku di Indonesia. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, situasi nasional yang terjadi saat ini adalah melegalkan kepentingan yang ilegal.
“Yang lebih parah lagi dan menurut saya sangat-sangat menakutkan ini adalah gampangnya melegalkan kepentingan yang ilegal,” ujar Gatot saat diskusi peringatan ulang tahun kedua KAMI di kantor Sekretariat KAMI, Jalan Kusumaatmadja No 76, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2022).
Diskusi ini mengangkat tema “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?”. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber seperti pengamat ekonomi Anthony Budiawan, pakar hukum tata negara Refly Harun, praktisi dan pengamat BUMN Said Didu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod Al Barbasy, dosen pascasarjana FISIP UNAS TB Massa Djafar, dosen Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI) Mulyadi.
Menurut Gatot, Indonesia saat ini sudah dikuasai oligarki ekonomi hingga oligarki politik dan sangat “murah” untuk digadaikan. Alasannya, karena untuk mengusai Indonesia hanya butuh menaklukkan kurang dari 10 orang. Biayanya juga tidak mahal.
“Kalau kita lihat untuk menguasai Indonesia ini nggak lebih dari 10 orang. Tidak mahal-mahal amat, Rp 50 triliun sudah beres,” ungkapnya dikutip dari RMOL.
Artinya, sambung Gatot, jika ada negara lain yang hendak menguasai Indonesia tidak perlu menggunakan pendekatan militer. Semua akan mulus jika memiliki logistik yang memadai.
“Bagi negara lain yang ingin menginvasi tidak perlu dengan, maaf Pak… China tidak akan menginvasi dengan tentaranya, ngapain? Dia banyak duit kok,” sesalnya.
“Karena dia masuk ke sini dengan bebas, karena aturan kan bisa dibeli. Ya tadi, melegalkan yang ilegal. Berapapun masuk gampang sekarang, yang penting punya duit aja,” imbuhnya.
Sementara, fungsi pengawasan regulasi dalam bentuk legislasi di DPR RI pada akhirnya juga tergantung pada keputusan sembilan ketua umum partai politik. Singkatnya, semua aturan bisa mulus jika sembilan ketum parpol bisa dipegang.
“Karena di DPR semuanya tergantung pada ketum partai. Contoh sekarang saja (kasus) yang lagi maju, adakah anggota DPR yang bicara? Nggak ada, diam semuanya. Kenapa? Tentu ketua partai memerintahkan dia. Bicara? PAW selesai,” cetusnya.
Gatot juga menyinggung perihal pemerintah yang kini telah mengkooptasi negara. Bukan saja tidak lagi bisa dibedakan antara pemerintah dan negara.
“Pemerintah kini telah mengkooptasi negara demi memuluskan agenda dan kepentingan sekelompok orang yang menguasai pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gatot berharap forum-forum diskusi seperti ini terus dilaksanakan hingga daerah-daerah terpencil dengan tujuan untuk memajukan generasi muda. Terakhir Gatot membacakan puisi karya almarhum Radhar Panca Dahana berjudul “Warisan Akhirmu, Soekarno”. [wip]