(IslamToday ID) – Singkatnya proses pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa mengundang sejumlah spekulasi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menduga ada intervensi kekuasaan dalam proses penggantian ketua umum PPP itu.
“Kemenkumham itu kan bagian dari Istana itu sendiri. Saya melihat tanpa intervensi dari Istana, ya Mardiono tidak akan sah,” kata Ujang dikutip dari Tempo, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Ia mengatakan ada kepentingan politik dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah.
“Ini soal kecenderungan pemerintah mendukung salah satu kubu, mana kubu yang bisa dipegang dan mana kubu yang bisa disingkirkan,” kata Ujang.
Ia mengatakan mestinya AD/ART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono menjadi Plt ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa.
“Tapi itulah politik tadi, serba bisa dan serba mungkin. Tanpa intervensi pemerintah ngga mungkin Mardiono jadi Plt ketua umum, itu fakta yang tidak bisa dibantahkan,” pungkas Ujang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Istana perlu membuka dosa yang dilakukan Suharso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari Istana, maka hal ini mesti dibuka.
“Jangan-jangan memang Suharso telah melukai perasaan Istana, karena cepat sekali proses pencopotan ketua umum,” kata Adi.
Menurutnya, ada kemungkinan Istana mulai kecewa dengan Suharso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya karena Suharso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali.
Adapun Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menampik dugaan intervensi dari Istana dalam pengesahan dirinya menggantikan Suharso Monoarfa. Menurutnya, cepatnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM ihwal pengesahannya murni karena digitalisasi dalam sistem pemerintahan.
Mardiono menjelaskan, pengajuan perubahan struktur pengurus kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara daring. Ia melengkapi persyaratan perubahan struktur partainya melalui situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
“Kalau sekarang pakai aplikasi HP sudah bisa. Ada aplikasi online, tentu kalau semua persyaratan sudah di-upload, sudah lengkap, otomatis akan diproses. Sekarang semua sudah menggunakan digital,” kata Mardiono, Ahad (11/9/2022).
Menurutnya, dirinya dan Suharso Monoarfa sama-sama berada di Istana. Suharso menjabat sebagai Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), sementara Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Ia menjelaskan, jika dilihat dari kedekatan hubungan dengan Istana, maka Suharso lebih banyak bertemu dengan pihak Istana. Sebab, kata Mardiono, posisinya sebagai menteri.
“Pak Harso juga ada di Istana. Kalau dilihat dari kedekatan hubungan, itu lebih banyak dekat menteri ketimbang wantimpres. Kalau menteri itu satu bulan bisa puluhan kali bertemu, kalau wantimpres jarang,” ujarnya.
Mardiono memastikan jika selama ini dirinya memisahkan tugas negara dengan tugas kepartaian. Saat ini, katanya, pihaknya akan berfokus untuk membawa PPP berlaga dalam Pemilu 2024. “Kalau tugas negara ya tugas negara, tugas partai ya tugas partai, saya selama ini bisa memisahkan itu,” katanya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga menegaskan jika konflik yang melanda tubuh partainya murni konflik internal. Menurutnya, para kader ingin menyelamatkan partai dari berbagai polemik ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, yang sudah meluas.
“Dan ini murni internal partai, karena kita ingin menyelamatkan partai supaya tidak terkontaminasi oleh persoalan ketua umum, persoalan Pak Harso. Sehingga dengan segala hormat, teman-teman berdasarkan pendapat hukum mahkamah partai ya kita dengan berat hati memberhentikan Pak Harso,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya sama sekali belum melakukan komunikasi dengan PPP yang sedang mengalami konflik internal. “Belum (komunikasi dengan PPP),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). [wip]