(IslamToday ID) – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menilai para pimpinan Polri kemungkinan besar mengetahui sepak terjang kelompok atau faksi yang dikendalikan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Menurut Muradi, kemungkinan para pimpinan Polri menganggap kelompok polisi yang dikendalikan oleh Ferdy Sambo dianggap sebagai dinamika di internal. Sebab, menurutnya, Polri juga membutuhkan sumber pendanaan di luar yang sudah ditetapkan dalam APBN untuk mendukung operasional dan organisasi.
“Kalau saya dari beberapa kali menangkap (pernyataan), mereka (pimpinan Polri) tahu,” kata Muradi dalam program Back To BDM dikutip dari Kompas, Sabtu (17/9/2022).
Isu tentang keberadaan faksi yang diduga dikendalikan Sambo di tubuh Polri muncul bersamaan proses penyidikannya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Muradi, Polri sejak berdiri sudah memanfaatkan cara untuk mendapatkan dana di luar yang sudah ditetapkan dalam APBN untuk operasional organisasi.
Pola yang sama, kata Muradi, juga diterapkan di tubuh TNI. Selain itu, menurutnya, pendanaan operasional atau kegiatan Polri yang di luar APBN biasanya dipasok dari divisi yang mempunyai pemasukan besar, seperti Korps Lalu Lintas atau Reserse.
Muradi mengatakan, kemungkinan besar Sambo dan sejumlah anak buahnya juga menangani pendanaan di luar APBN. Selain itu, lanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Sambo dan kelompoknya dinilai harus terbuka dan diketahui pimpinan dan bukan digunakan untuk memperkaya diri.
“Tapi kan pada akhirnya kemudian kalau saya prinsip utama dari organisasi kan dua. Selama pendanaan digunakan untuk organisasi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membangun bargaining, daya tawar politik, yang ini saya kira enggak ada masalah,” ujar Muradi.
“Yang kedua, dana itu kemudian digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya kontingensi,” lanjut mantan Penasihat Ahli Kapolri Bidang Keamanan dan Politik itu.
Muradi mengatakan, kasus Brigadir J digunakan oleh pihak lain untuk membongkar tentang kelompok yang diduga dipimpin Sambo. “Itu yang terjadi kasus FS. FS ini kan kasus misalnya ramai pembunuhan Brigadir J, Itu stimulasi saja. Karena sebenarnya sudah ada masalah jauh sebelum itu. Karena dominan sekali, faksi ini dominan sekali,” ujarnya.
Bahkan, menurut Muradi, pihak yang membocorkan soal diagram tentang kaitan sejumlah polisi yang termasuk dalam faksi Sambo yang dijuluki “Kekaisaran Sambo” atau “Konsorsium 303” justru datang dari internal Polri.
“Data itu kan bukan diambil dari orang luar. Orang dalam. Data, diagram, itu dari dalam. Jauh sebelum itu saya dapat. Saya merasa kenapa internal merespons, karena sudah jauh sangat-sangat dominan di dalam,” papar Muradi. [wip]