(IslamToday ID) – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono siap mengusut adanya informasi soal pensiunan TNI yang diduga menjadi beking bisnis ilegal. Menurutnya, TNI memiliki POM-TNI, intel, serta dinas pengamanan di setiap angkatan.
“Ya nanti kita cek dulu, kita kan mempunyai POM-TNI, punya POM angkatan kan masing-masing, terus mempunyai intel, punya Dispamal (Dinas Pengamanan Angkatan Laut), kemudian Dinas Pengamanan Angkatan Darat, punya Sintelal (Staf Intelijen Angkatan Laut),” kata Yudo usai dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (19/12/2022).
Ia menekankan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi dan bersih-bersih di tubuh TNI. Oleh sebab itu, Yudo akan mengecek informasi soal pensiunan jenderal TNI yang banyak menjadi beking mafia.
“Tentunya dengan adanya info seperti itu nanti kita cek dulu. Kita kan, saya sudah kemarin tuh reformasi birokrasi dan organisasi tentunya harus bersih semuanya,” jelasnya.
Yudo juga berbicara tentang kondisi di Papua. Ia akan mengevalusi soal pengurangan prajurit TNI di Papua. Oleh sebab itu, ia akan berkunjung ke Papua untuk melihat langsung kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih.
“Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana,” kata Yudo dikutip dari Liputan 6.
Ia akan meminta masukan dari para prajurit TNI yang ada di Papua, pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh agama setempat. Setelah itu, barulah Yudo memutuskan strategi pengamanan di Papua. “Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi belum-belum sudah diputuskan,” ujar Yudo.
“Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden,” sambungnya.
Menurutnya, operasi TNI di Papua akan menonjolkan operasi teritorial. Namun, Yudo memastikan TNI akan tetap tegas sesuai hukum yang ada.
“Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada,” tutur Yudo. [wip]