(IslamToday ID) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel menyusul insiden bentrok berdarah antarkelompok karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara pada Sabtu (14/1/2023).
Apalagi sebelumnya terjadi ledakan dan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja, serta diikuti aksi mogok karyawan.
Mulyanto menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Melalui program hilirisasi nikel pemerintah telah membebaskan pajak ekspor, PPH badan, PPn, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Dengan pengorbanan yang besar itu sayangnya produk yang dihasilkan hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
Seperti NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel ~ 4% atau fero nikel dengan kandungan nikel ~10%. Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi. Sementara, harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional.
“Ini menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah. Nilai ekspor meningkat, namun penerimaan negara nihil. Yang diuntungkan terutama adalah investor, yang dominan dari China. Bukan kita,” kata Mulyanto dikutip dari laman Fraksi PKS, Selasa (17/1/2023).
Ia menegaskan evaluasi komprehensif ini penting dilakukan sebelum kita melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah, dan lain-lain.
“Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel,” tegasnya.
Sementara, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta kepolisian mengusut tuntas bentrokan berdarah di PT GNI.
“Usut tuntas bentrokan berdarah yang menewaskan dua orang korban di PT GNI. Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum,” kata Netty.
Akan tetapi, ia meminta agar pengusutan tidak hanya berfokus pada dampak kerusuhan, tapi juga penyebab terjadinya kerusuhan tersebut. Penyebab yang menjadi pemicu kerusuhan ini harus digali dan jangan pernah diabaikan.
Apalagi kericuhan ini bermula dari unjuk rasa pekerja yang menuntut perusahaan. “Apa yang mereka tuntut, kenapa mereka unjuk rasa? Ini semua harus jelas,” katanya.
“Aparat harus menindak jika ditemukan unsur kelalaian yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan tersebut, termasuk jika ada unsur kelalaian dan pengabaian oleh perusahaan terkait,” tambahnya.
Netty juga meminta agar semua pihak untuk menahan diri yang bisa menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi.
“Aparat harus segera bertindak cepat agar jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa adanya kronologi dan penyebab yang jelas. Kepolisian harus segera merilis secara resmi apa sebenarnya yang terjadi agar informasi-infomasi tidak beredar liar,” tambahnya.
Terakhir, Netty juga meminta agar korban dan keluarganya mendapatkan hak-hak sebagaimana yang telah ditentukan. “Tunaikan segera hak-hak korban, apakah itu BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan, dan sebagainya,” pungkasnya. [wip]