(IslamToday ID) – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Jokowi telah mengumandangkan perang dengan rakyat sendiri karena mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Jokowi bisa diartikan sebagai ketidaknetralan dalam Pilpres 2024.
“Jika benar presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” kata Benny lewat akun Twitter-nya @BennyHarmanID, dikutip Selasa (9/5/2023).
Ia pun mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa jabatan presiden yang diemban Jokowi bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu.
“Hati-hati Pak Jokowi, di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu,” tegasnya dikutip dari CNN Indonesia.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui akun Twitter Demokrat juga menyoroti pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) malam. Ia mengatakan Istana seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu,” ujar Herzaky.
Adapun dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Selasa malam itu hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu.
Belakangan, Jokowi menjelaskan alasan Nasdem tak diundang karena telah memiliki koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat. Ketiga parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Menanggapi cuitan Benny Harman, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Jokowi menjalankan tugasnya sebagai pembina politik nasional lewat pertemuan itu. Ia justru menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik saat menjabat presiden.
“Tidak netralnya di mana? Dia paham enggak Jokowi itu bukan presiden yang langsung ketum partai? Bukan presiden yang langsung memimpin parpol? Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Ngabalin, Selasa (9/5/2023).
Ia menyampaikan pertemuan Jokowi dengan para ketum partai di Istana untuk menjaga stabilitas politik. Jokowi berupaya mencegah gonjang-ganjing menjelang tahun politik.
Menurut Ngabalin, Jokowi tidak akan campur tangan dalam urusan politik praktis. Ia menjamin Jokowi netral selama Pilpres 2024.
“Mereka (ketua-ketua umum parpol) berkoalisi, kemudian datang kepada presiden meminta pandangan, berdiskusi, apakah dia (Jokowi) yang ambil keputusan? Oh tidak jawabannya. Kenapa dangkal sekali pandangannya itu?” ujarnya.
Ngabalin menyayangkan tudingan Benny soal Jokowi mengumandangkan perang melawan rakyat. Ia mempertanyakan mengapa anggota dewan sembarangan berbicara. “Suruh belajar lah dulu, sekolah ulang deh. Sekolahlah dulu, ulang, enggak usah pakai ancam-ancam, diksi-diksi mengumandangkan perang,” ucap Ngabalin. [wip]