(IslamToday ID) – Polres Nduga yang berada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, Polres tersebut adalah institusi penegak hukum terdepan dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.
Memiliki luas wilayah 12.941 kilometer persegi, Kabupaten Nduga terbagi menjadi 32 distrik. Dengan keadaan tersebut, keberadaan Polres Nduga yang baru didirikan pada 2020 tergolong masih sangat minim fasilitas, baik dari sisi jumlah personel, peralatan, hingga satuan di bawahnya.
“Personel di Polres Nduga ada 87 orang dan tidak ada Polsek atau pos polisi, ya ini wajar karena Polres baru,” kata Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/5/2023).
Ketiadaan Polsek atau pos polisi di Nduga membuat seluruh personel Polres Nduga hanya berada di Distrik Kenyam yang merupakan ibukota dari kabupaten tersebut. Menurut Kapolres, seluruh aktivitas personel dilakukan di Kenyam. Ketika terjadi aksi bersenjata yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di luar Kenyam, maka mobilitas personel harus dilakukan menggunakan jalur udara.
Sebagai informasi, Nduga masuk ke wilayah pegunungan di Papua dengan ketinggian mulai dari 200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut (MDPL). Sebagian besar wilayah Nduga belum terhubung dengan moda transportasi darat, sehingga konektivitas antar distrik sangat bergantung pada pesawat terbang perintis.
Hal ini juga yang membuat pergeseran personel di Nduga ke distrik-distrik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) harus dilakukan menggunakan pesawat terbang yang biayanya tidak murah. “Jadi tarif sewa pesawat antar distrik itu sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta untuk sekali jalan,” kata Kapolres dikutip dari Kompas.
Dari sisi kelayakan, keberadaan Mako Polres Nduga dapat dikategorikan kurang layak karena bangunan yang ditempati merupakan bekas Pos Polisi Kenyam.
Untuk Polres yang berada di wilayah rawan, Mako Polres Nduga tidak memiliki pagar dan hanya mempunyai beberapa ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima laporan dari masyarakat dan sebagian dipakai oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).
Keadaan ini dianggap Kapolres harus dimaklumi karena Polri memiliki batasan anggaran walau fasilitas yang ada di Polres Nduga masih sangat minim. “Kami melalui Polda Papua sudah pernah mengusulkan untuk pembangunan Polres, tapi semua keputusan ada di Mabes Polri yang pasti sudah memiliki program prioritas untuk menjaga situasi keamanan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Dibantu Pemerintah Daerah
Menanggapi keadaan tersebut, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang pada Ahad (14/5/2023) meresmikan Mako Polres Boven Digoel, menjelaskan bahwa pengusulan pembangunan kantor Polres sudah dilakukan, termasuk Polres Nduga.
Hanya saja usulan tersebut belum diterima dan untuk pembangunan kantor Polres seperti di Boven Digoel dibantu oleh pemerintah daerah setempat.
“Peresmian Polres Boven Digoel itu kan bagian dari kepedulian pemerintah daerah membantu Polri dalam membangun kantor kepolisian. Tentu tidak semua Polres sudah layak, seperti yang ada di pegunungan, ada juga yang di pesisir yang belum representatif, itu masih bangunan-bangunan lama yang dihibahkan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bisa memiliki kepedulian yang sama seperti yang dilakukan Pemkab Boven Digoel. Menurut Kapolda, kantor kepolisian yang representatif akan membantu polisi untuk bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menunjang kinerja Polri dalam menjaga situasi tetap aman.
“Tentu kami sudah mengusulkan untuk membentuk kantor-kantor baru, tetapi ada pemerintah daerah seperi Boven Digoel yang menyiapkan anggaran untuk membangun, kami akan berterima kasih,” katanya. [wip]