(IslamToday ID) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik keras rencana pembentukan komando daerah militer (Kodam) di setiap provinsi. Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 Kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia maka akan terbentuk 23 Kodam baru.
Adapun Mabesad tidak benar-benar membangun Kodam baru. Mereka memilih menaikkan komando resor militer (Korem) tipe A yang sudah ada di ibukota provinsi untuk diubah menjadi Kodam.
Atas kebijakan itu, Megawati mengkritik kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun kebijakan pembangunan semua Kodam di seluruh provinsi juga sudah disetujui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
“Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi Kodam, itu saya suka inget Kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah,” kata Megawati saat berpidato di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, dikutip Senin (22/5/2023).
Ia pun menegaskan pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit TNI AD. Atas dasar itu, ia menggugat keputusan Dudung membangun Kodam baru.
“Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak? Saya sampai bilang begini, Pak kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah,” kata Megawati.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengaku akan mendengarkan masukan dari Megawati terkait pembentukan Kodam di setiap provinsi.
“Kritik Bu Megawati sangat dibutuhkan dan akan kita dengar dengan baik,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (22/5/2023).
Ia menjelaskan, TNI AD dan Kemenhan telah mempertimbangkan serta melakukan kajian terkait kebijakan tersebut. Ia mengatakan, rencana penambahan Kodam merupakan upaya memperkuat pertahanan teritorial sebagai benteng utama Indonesia.
Terutama di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geostrategis internasional maupun nasional. “Di sisi lain, hal tersebut juga adalah langkah konkret untuk melaksanakan doktrin pertahanan kita, yakni pertahanan rakyat semesta, dimana TNI harus dekat dengan rakyat dan menjadi bagian dari rakyat itu sendiri,” ujar Dahnil.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. Ia menyebut, pihaknya hanya merekap dan meneruskan rencana kebijakan tersebut ke Kemenhan. “Usulan matra dikompilir Mabes TNI untuk dilanjutkan ke Kemenhan,” kata Julius dikutip dari Republika. [wip]