(IslamToday ID) – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai advokat Denny Indrayana tidak bisa dijerat dengan pasal pidana soal dugaan pembocoran dokumen negara. Menurutnya, Denny hanya mengemukakan pendapatnya sebagai ahli terkait isu penetapan sistem proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digugat kader PDIP terkait Pemilu 2024.
“Menurut saya, dia berbohong karena apa yang dikemukakan itu semua pikirannya sebagai profesor atau ahli. Karena itu, tidak ada alasan pidana apa pun yang dapat dikenakan kepada DI (Denny Indrayana),” kata Fickar dikutip dari Republika, Rabu (31/5/2023).
Ia menjelaskan, konstruksi putusan pengadilan serupa dengan karya ilmiah yang didukung dengan berbagai aturan undang-undang. Ia bahkan menyebut jika kasus eks wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (Wamenkumham) itu tetap diproses polisi, maka hal itu bagian dari kriminalisasi.
“Konstruksi putusan itu serupa dengan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Ada latar belakang, ada permasalahan, ada pembahasan yang menggunakan pisau-pisau teori dan perundang-undangan serta kesimpulan. Jadi tidak ada yang salah dari pernyataan DI. Jika benar diproses, itu jelas kriminalisasi,” jelas Fickar.
Meski menyebut Denny berbohong, ia menilai langkah itu merupakan tindakan untuk merendah seolah mendapatkan informasi valid. “Tidak, itu bukan pembohongan publik, justru itu soal rasa merendahkan diri, pikiran sendiri diklaim seolah data dari sumber lain, padahal itu hasil analisisnya sebagai seorang ahli,” ujar Fickar.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pembocoran putusan MK soal perubahan sistem pemilu oleh Denny Indrayana memenuhi syarat untuk dilaporkan ke kepolisian. Menurut Mahfud, yang dilakukan oleh Denny termasuk tindakan pembocoran rahasia negara.
“Memang sih memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi, karena termasuk pembocoran rahasia, tidak boleh dibuka ke publik,” kata Mahfud, Senin (29/5/2023).
Gara-gara itu, sebuah LSM melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya terkait pembocoran rahasia negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun siap memproses Denny sesuai arahan Mahfud. [wip]