(IslamToday ID) – Bakal calon presiden (Capres) 2024 Anies Baswedan kembali melontarkan kritik terkait kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi.
Anies menyebut pemerintah harus jeli dalam menggelontorkan anggaran menghadapi krisis iklim. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan, termasuk gelontoran subsidi.
“Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik,” kata Anies dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).
“Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum,” imbuhnya dikutip dari CNN Indonesia.
Anies mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, solusi melawan krisis iklim harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ia merinci tiga aspek utama yang mesti diperhatikan pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengatasi climate change.
Pertama, kebijakan yang diambil harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, pemerintah mesti memperhatikan keadilan sosial dan distribusi yang merata. Ketiga, keberlanjutan lingkungan hidup. “Jadi, ekonomi tumbuh, yang merasakan pertumbuhan merata, dan lingkungan hidup terjaga,” katanya.
Kritik soal subsidi mobil listrik ini bukan hal baru bagi Anies. Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.
“Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak,” katanya saat itu.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan,” tandasnya.
Di lain sisi, insentif pembelian kendaraan listrik sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.
Biaya Operasional Rendah
Menanggapi kritik terbaru dari Anies, Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memberikan tiga bantahan.
“Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting,” kata Jodi, Ahad (25/6/2023).
Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.
Kedua, Jodi menilai Anies mengabaikan manfaat nyata mobil listrik, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, mengurangi biaya mobil listrik melalui subsidi bisa mendorong adopsi teknologi yang lebih luas dan cepat, di mana bisa membantu mitigasi dampak perubahan iklim.
“Ketiga, pernyataan ini (kritik Anies) tidak mempertimbangkan pentingnya investasi dalam infrastruktur pengisian listrik yang luas, yang akan sangat mendukung penyebaran kendaraan listrik,” tegas Jodi.
Ia berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua,” pungkasnya. [wip]