(Islam today ID) – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara pada, Senin (2/10/2023).
Menurutnya, pertemuan itu hal yang biasa. PDIP menyikapi pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi.
“Pertemuan di antara pemimpin merupakan suatu hal yang baik apalagi bapak SBY yang juga sosok presiden ke-6 dan pak Jokowi sosok presiden ke-7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PDIP merupakan bagian dari tradisi silaturahmi yang baik yang dilakukan para pemimpin,” ucap Hasto, Selasa (3/10/2023).
Disinggung tanggapan PDIP terkait adanya kabar bahwa pertemuan antara Jokowi dan SBY yang membicarakan reshuffle menteri kabinet indonesia maju, Hasto berpesan bahwa Jokowi jangan terburu-buru melakukan reshuffle jika tidak dalam kondisi mendesak.
“Bagi presiden Jokowi skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan, dan kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang,” tutur Hasto.
“Isu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan,” imbuhnya dikutip dari MI.
Meski meminta Jokowi untuk lebih fokus pada penyelesaian program-program strategis di akhir masa pemerintahannya, namun Hasto mengatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya ada ditangan Presiden.
“Sepenuhnya terkait reshuffle kami serahkan kepada pak Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif Jokowi,” tukasnya.
Disisi lain, pertemuan ini juga menimbulkan spekulasi bahwa Jokowi akan mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dalam kabinet.
Menyikapi ini, Hasto menilai saat ini parpol sudah melakukan konsolidasi dan fokus pada pembangunan koalisi capres/cawapres.
Ia menilai bahwa saat ini parpol di pemerintahan sudah memiliki kinerja yang cukup baik, sehingga keputusan diserahkan kepada presiden.
“Ya itu keputusan dari presiden tetapi ini kan Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari, sehingga konstelasi politik yang sudah dilakukan dengan atau kerja sama parpol dalam mengusung capres/cawapres, itulah yang harus dikedepankan,” kata dia.
Sebelumnya, SBY dan Jokowi pernah bertemu empat mata. Misalnya, pada 9 Maret 2017 SBY menemui Jokowi di Istana Negara. Lalu pada 10 September 2019, SBY diterima Jokowi di Istana Merdeka.[mfh]