(IslamToday ID) – Guru Besar Politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani menganggap perlunya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi untuk menjaga pemilu berjalan jujur dan adil.
“Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Kalau berharap pada KPU, Bawaslu, pada pengawas siapapun aparatur negara supaya netral secara normatif tidak akan didengar. Karena panglima negeri ini, yang berkuasa kelakuannya seperti itu,” kata Mujani dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Sabtu (13/1/2024).
Tidak dipungkiri pemakzulan dapat menciptakan kericuhan dalam negara, namun yang ia tekankan bukan pemakzulannya tetapi prosesnya.
“Proses pemakzulan bisa jadi sampai 20 Oktober nanti ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden mungkin proses pemakzulan itu belum selesai, tapi harus dilakukan karena akan memberikan informasi kepada publik bahwa orang yang dekat dan ditunjuk Jokowi gak layak dipilih. Kalau gak milih Anies, Ganjar. Kalau mau dibikin kontras mungkin milih Anies,” tegasnya.
Diakui Mujani, dulu dirinya merupakan salah satu orang yang mendukung Jokowi untuk menjadi pemimpin Indonesia selama dua periode.
“Saya memang mendukung untuk terpilih kembali (dua periode), tetapi saya harus bersikap terhadap perilaku yang berubah tersebut karena pertimbangan Prabowo tidak lebih baik dari Pak Jokowi. Bukannya Pak Jokowi hebat,” tuturnya.
Namun, dirinya menemukan perubahan terhadap sikap Jokowi setelah pemilu 2019 yang akhirnya membuatnya berfikir bahwa harus ada perubahan.
“Munculnya gejala elite politik seperti Pak Jokowi sudah saya lihat setelah pemilu tahun 2019 melalui kebijakan-kebijakan pelemahan KPK, Ominibus Law, dan sikapnya yang tidak tegas terhadap peralihan kekuasaan,” ujarnya.
Munculnya sikap Jokowi yang ingin berkuasa lebih lama, katanya, tidak lepas dari lemahnya sistem demokrasi Indonesia karena tidak adanya aspek kontrol terhadap penguasa.
“Harusnya Pak Jokowi mencegah anaknya menurut MK itu melanggar etik untuk menjaga fondasi kekokohan kita bernegara, tapi yang terjadi ternyata tidak dan kita berpikir jangan-jangan ini kemauan Pak Jokowi,” tuturnya.
Jokowi juga dinilai terang-terangan tidak netral dalam pemilu 2024. Meski pada pemilu 2019 Jokowi mampu mengantarkan pemilu yang relatif netral.
“Ini gejala yang betul-betul baru penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini luar biasa dari semua segmen negara mulai dari KPU, Bawaslu, MK, TNI, Polri, Pemda di bawah kontrol dia. Apalagi sampai aparat desa. Semua sudah berada dalam genggamannya,” bebernya.
“Saya tidak melihat peluang pemilu kita jurdil. Sudah terjadi penyimpangan secara sistematik, masif, dan terstruktur untuk membuat pemilu kita tidak berintegritas,” sambung Mujani.
Andaikan pemilu tetap berlangsung, ia mengatakan bahwa pada 14 Febuari mendatang merupakan laporan dari akumulasi kecurangan yang dilakukan selama ini. [ran]