(IslamToday ID) – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menyatakan serangkaian cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 sudah keterlaluan. Oleh sebab itu, katanya, harus segera dihentikan.
“Kalau menurut saya cawe-cawe ikut menentukan koalisi partai politik. Sampai (penentuan) capres-cawapres itu sudah tidak benar,” katanya dikutip dari Law-Justice, Selasa (16/1/2024).
Kemudian Siti menyinggung soal cawe-cawe Jokowi yang meminta KPU diberikan semacam alarm mengubah format debat capres. Dan sudah dijawab KPU tidak akan mengubah itu.
“Jadi menurut saya cawe-cawe yang ke berapa kali itu patut dihentikan. Dia (Jokowi) harus sadar bahwa sistem yang berlangsung di Indonesia sistem demokrasi. Bukan sistem totalitarian,” ungkapnya.
Siti menjelaskan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi partisipatoris. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
“Pertanggungjawaban dia sebetulnya tidak di MPR, tetapi ke rakyat langsung. Kalau dahulu MPR adalah lembaga tinggi negara. Karena dia dipilih oleh MPR,” kata Siti.
“Saat ini dipilih oleh rakyat. Jadi nanti rakyat bisa marah terhadap perilaku yang terus-menerus seperti itu,” sambungnya.
Kemudian Siti menyinggung soal usulan masyarakat sipil yang sudah menghadap ke Menkopolkam agar Jokowi mundur.
“Itu adalah refleksi kejengahan masyarakat atas ketidakpuasan agar pemilu ini tidak boleh diintervensi. Bukan cawe-cawe lagi, tetapi tidak diintervensi,” pungkasnya. [wip]