(IslamToday ID) – Aktivis senior Syahganda Nainggolan mengatakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi memang sudah sepatutnya dilakukan karena sudah tidak menjaga demokrasi.
“Kita percaya bahwa Jokowi memang sudah pantas dimakzulkan, karena ada satu kecurangan. Dari sisi ekonomi juga Indonesia berada di ambang kehancuran di tangan Presiden Jokowi,” kata Syahganda dikutip dari YouTube Bambang Widjojanto, Sabtu (20/1/2024).
“Kalau Prabowo menang dan sistem ekonomi serupa diteruskan, utang negara akan meningkat menjadi Rp 1.600 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sementara saat ini utang negara tercatat Rp 8.041 triliun,” terangnya.
Selain dari sisi ekonomi, apabila pemakzulan tidak dilakukan Indonesia juga ditakutkan akan terjadi perpecahan. Namun sekarang yang menurutnya menjadi permasalahan adalah ketika terjadi pelanggaran secara nyata tapi tidak terbukti.
“Ada temuan PPATK yang perputarannya ke partai politik, tapi Bawaslu mengatakan tidak menemukan. Tapi ada ilmu namanya ilmu fenomenologi membaca fenomena. Misal ada satu partai jumlah pengurusnya sedikit tapi balihonya sampai pelosok Tanah Air, uangnya dari mana. Bawaslu tidak akan bisa menyelidiki,” ucapnya mencontohkan.
“Maksud saya ketika hulunya bermasalah, ketika Jokowi melakukan pemihakan karena anaknya ada di situ, ketika Jokowi sudah mengatakan mau cawe-cawe sejak akhir tahun 2021 dan Ibu Iriana memperlihatkan melakukan pemihakan untuk anaknya bisa muncul sebagai cawapres, maka ke hilir akan menjadi masalah,” paparnya.
Walau akan dilakukan secara terang-terangan pemakzulan kepada Jokowi, tapi Syahganda meminta agar pemakzulan ini tidak dikonotasikan secara negatif.
“(Jokowi) Dimakzulkan dia akan berhenti, mungkin akan menyelamatkan demokrasi karena pertarungan Gibran ini tidak lagi dikaitkan dengan kemudahan akses kekuasaan dia ke mana-mana. Itulah bahayanya kalau ada bagian dari kekuasaan,” ucapnya. [ran]