(IslamToday ID) – Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan partainya tidak akan ikut dalam koalisi hak angket karena saat ini masih tergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
“PPP belum ada memberikan perintah kepada anggota fraksinya untuk mengusulkan hak angket, drafnya juga kami belum menerima. Ketua fraksi saya hubungi tidak ada upaya untuk ikut serta dalam koalisi hak angket itu. Sampai saat ini belum ada,” kata Syaifullah dikutip dari YouTube tvOneNews, Rabu (6/3/2024).
“Ngapain pula menggunakan hak angket sementara jabatan yang tersisa kurang lebih enam bulan. Apa sih alasannya menggunakan hak angket? Hasil pemilu saja kita belum tahu. Kita tunggu siapa pemenang resmi dari KPU. Jangan terlalu suudzan (berburuk sangka) terhadap penyelenggara pemilu, apalagi kita menghina Presiden Jokowi,” sambungnya.
Jadi, menurutnya, tidak ada alasan untuk ikut menggulirkan hak angket, terlebih saat ini PPP masih termasuk dalam pusaran kekuasaan Jokowi.
“Masih ada dua menteri yang berasal dari PPP dan satu orang Wakil Menteri Agama. Sepanjang masih berada di pusaran kekuasaan Jokowi, tidak etis bagi PPP untuk melakukan angket kepada presiden,” jelasnya.
Sementara, disinggung mengenai apakah nantinya PPP akan bergabung kembali menjadi koalisi dalam kubu kekuasaan, Syaifullah tidak membenarkan maupun menampiknya.
“Kalau dilihat jejak rekam PPP, PPP pernah mempelopori pencalonan Prabowo sebagai presiden pada tahun 2014, dan 2019 cenderung ke Pak Jokowi. Tapi sampai saat ini dukungan PPP kepada Prabowo sebagai presiden itu tinggi. Basis-basis PPP di Kalimantan Selatan justru Prabowo yang menang,” katanya. [ran]